Paradase.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kedudukan dan peluang antara sekolah negeri dan swasta agar ekosistem pendidikan di daerah ini tetap sehat dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Dialog Pendidikan PGRI 2026 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Heri secara khusus menyoroti kebijakan pembukaan rombongan belajar baru di sekolah negeri. Menurutnya, penambahan tersebut perlu dikendalikan dengan cermat agar tidak menggerus ruang gerak sekolah swasta.
Ia menegaskan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta memiliki peran setara dalam mencetak generasi berkualitas, sehingga kebijakan yang dibuat tidak boleh menimbulkan ketimpangan.
“Visi kita harus satu arah. Jangan sampai keputusan yang diambil justru membuat posisi salah satu pihak menjadi tertekan,” ujarnya.
Pemerintah daerah sebenarnya sudah berupaya mengatur penyebaran peserta didik agar lebih merata. Namun, Heri menilai upaya ini perlu diperkuat dengan pengaturan lebih ketat terkait pembukaan rombel baru di sekolah negeri. Pembangunan fasilitas memang sangat dibutuhkan, namun penambahan kelompok belajar sebaiknya ditunda dulu sampai keseimbangan terjaga.
“Peningkatan kualitas ruang kelas dan sarana penunjang boleh dilanjutkan, tapi untuk membuka rombongan baru sebaiknya ditahan dulu. Biar sekolah swasta masih punya kesempatan tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Selain mendidik anak-anak, sekolah swasta juga berperan besar membuka lapangan kerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Heri mengingatkan, pemerintah pusat sudah menegaskan posisi kedua jenis sekolah ini setara, sehingga kebijakan di daerah harus mencerminkan semangat persamaan tersebut.
“Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Semua satuan pendidikan punya kedudukan sama dan wajib didukung secara seimbang,” tegasnya.
Bentuk dukungan pun tidak hanya berupa bantuan dana, tetapi juga perlu dikembangkan program-program peningkatan mutu yang bisa diakses oleh seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan begitu, seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menjaga sistem pendidikan yang kuat dan adil bagi warga Bontang. (Adv)
