PARADASE.ID – Capaian realisasi anggaran pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di bawah 58 persen. Situasi ini menyebabkan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengambil evaluasi serius terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran rendah dan berpotensi menerima penilaian kurang memuaskan.
Mengamati situasi tersebut, Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Kaltim, sepenuhnya mendukung sikap tegas yang diambil oleh Pj Gubernur Kaltim. Menurutnya, tindakan ini diperlukan sebagai dorongan agar OPD di Kaltim dapat meningkatkan kinerjanya. “Saya sepakat dengan keputusan Pj Gubernur memberikan raport merah, terutama jika realisasinya masih di bawah 50 persen,” ungkapnya baru baru ini.
Untuk itu, Nanda sapaan akrabnya, juga mengingatkan bahwa APBD Kaltim tahun 2023 mencapai angka fantastis sebesar Rp25,32 Triliun. Harusnya, kata dia, ini menjadi motivasi bagi seluruh OPD di Kaltim untuk menggenjot kinerja lebih maksimal lagi. “Digenjot lah kinerjanya, apalagi APBD Kaltim kan meningkat jadi Rp25,32 Triliun. Itu angka luar biasa loh bagi Kaltim,” tegasnya.
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim itu, menambahkan bahwa anggaran besar harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Maka itu, Nanda berharap pemerintah bisa melihat bahwa kehadiran APBD itu sangat penting untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Dimaksimalkan lagi penggunaan anggaran di OPD itu. Sayang pemasukan anggaran kita sudah besar, masa realisasinya tidak tercapai, kan sayang, ayolah, dimaksimalkan kerjanya. Ayo lebih kerja keras dan ikhlas biar lebih maksimal,” tukasnya.
Perlu juga diketahui selain raport merah, agar penyerapan anggaran bisa lebih cepat, Pj Gubernur Akmal Malik, berencana akan memberi pendampingan dan pembinaan pada OPD-OPD di Kaltim. (adv/dprdkaltim)
