PARADASE.id – Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 menyoroti persoalan banjir.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Bontang Maming menjelaskan salahsatu poin rekomendasi yang diminta yakni adanya penganggaran untuk permasalahan banjir, yang disediakan sepuluh persen dari APBD.
“Selain bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi maupun pusat, kami juga meminta agar Bontang menyediakan APBD 10 persen,” ujar Maming saat menyampaikan hasil pembahasan Pansus LKPJ di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (06/04/2021) siang.
Lebih lanjut, Maming menjelaskan persoalan banjir diminta agar bisa dilakukan secepatnya melalui Dinas PUPR Bontang. Jika pun nantinya, anggaran sudah tersedia dia meminta agar pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan penanganan banjir tidak menunggu lama.
“Kalau anggarannya tersedia, sebaiknya cepat eksekusi. Agar penanganan banjir bisa cepat terealisasikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bontang, Aji Erlinawati mengatakan, semua rekomendasi pansus akan disampaikan ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang yakni Basri Rase-Najirah. “Nanti disampaikan ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih,” pungkasnya.
Rekomendasi itu pun nantinya akan menjadi referensi pembangunan di Bontang pada tahun yang akan datang. (Adv)
