Paradase.id – Menteri Koordinator Bindang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, subsidi untuk LPG terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat berdampak pada beban fiskal yang meningkat.
Pada tahun 2022, Airlangga menyebut pemerintah memberi subsidi LPG mencapai 7,8 juta ton. Di sisi lain, penggunaan gas non LPG terus mengalami penurunan. “Ini yang subsidi dan nonsubsidi itu turun terus,” ucap Airlangga usai rapat di Istana Negara Kamis (12/10).
Airlangga menyebut beban fiskal akan terus meningkat, karena konsumsi LPG meningkat setiap tahunnya. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Internal terkait Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di Istana Merdeka.
“Dalam Rapat internal tadi, Bapak Presiden menanyakan mengenai progres dari jaringan gas dan beban fiskal terhadap LPG. Tadi disampaikan bahwa beban fiskal terus meningkat karena konsumsi LPG dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama LPG subsidi,” kata Airlangga
“Dan tahun 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi. Dan yang non subsidi itu turun terus, jadi yang tahun kemarin sekitar 580 ribu. Subsidi ini diperkirakan tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp 117 triliun,” imbuhnya
Mengatasi permasalahan ini Airlangga mengatakan salah satu solusinya adalah mengoptimalkan pembangunan jaringan gas ke rumah tangga. Pemerintah menargetkan jaringan gas bisa mencapai 2,5 juta jaringan di tahun 2024.
Pemerintah akan mempersiapkan aturan yang membolehkan pihak swasta menggarap pengembangan jaringan gas lewat skema KPBU. Penganggung jawabnya adalah Kementerian ESDM.
Saat ini baru ada sekitar 835 ribu jaringan gas, rinciannya 594 ribu oleh pemerintah dan 241 ribu dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Airlangga menargetkan jaringan gas di 2024 mencapai 2,5 juta sambungan.
“Karena kalau cuma 800 ribu terlalu rendah. Kan targetnya semula 4 juta, cuma dengan capaian 800 ribu ini target 4 juta di 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835 ribu sambungan sekarang, diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta, tapi yang kerja nanti pihak swasta.” terang Airlangga.
Kedua, terkait dengan harga gas, SKK Migas diberi tugas sebagai agregator untuk meyuplai LPG pada angka 4,72 per MMBTU.
“Bapak Presiden meminta untuk menghitung bagaimana caranya agar lapangan-lapangan LPG, lapangan yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini ini bisa terus didorong,” ujarnya. (Sumber: detikFinance/Ilyas Fadilah)
Editor: Bintang
