PARADASE.id – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Amir Tosina menyoroti minimnya penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang.
Dia beranggapan, serapan anggaran di tahun 2021 terbilang sedikit yakni 30,4 persen. Yang seharusnya sudah mencapai 50 hingga 60 persen baru masuk dalam kategori wajar.
“Menurut kami di Komisi III itu masih terbilang sedikit kalau angkanya 30,4 persen. Harus bisa lebih maksimal lagi dalam penyerapan anggaran,” ucap Amir saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Kemudian, dia juga menekankan agar Dinas PUPRK dapat memaksimalkan pembangunan infrastruktur penanganan banjir. Terutama daerah-daerah yang sudah Komisi III sidak sebelumnya. Seperti di Bontang Permai, Kelurahan Api-api dan Bontang Utara
“Kami sangat kecewa. Saat Sidak masyarakat menekan komisi III. Tanggul sungai yang hampir roboh menutup sungai, sehingga masyarakat setempat meminta segera diatasi. Mohon ke depannya lebih diperbaiki kinerjanya,” beber Amir.
Dia mengakui, pihaknya selaku wakil rakyat merasa kena imbas lantaran dinilai hanya memberi janji ke masyarakat dan tidak ditepati. Padahal kinerja dari dinas terkait selaku mitra kerja yang tidak maksimal. “Kami selaku wakil rakyatpun kena imbas,” tuturnya.
Amir berharap ke depan pekerjaan bisa lebih maksimal lagi dan bisa mencapai 60 persen di akhir tahun. Baik dari segi lelang maupun anggaran yang kecil. Selain itu dia meminta agar pekerjaan turap yang jumlah lelangnya besar agar tidak dilelang ulang.
“Seharsunya jika sudah keluar pemenang lelangnya, harus segera dilaksanakan pekerjaan itu agar menghemat waktu, tidak terjadi desakan waktu, supaya kualitasnya pun baik. Selain itu waktu pengerjaannya juga panjang,” pungkasnya