BONTANG—Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) terkait pengadaan mobil dinas disoroti Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Dikatakan Abdul Malik, pemkot perlu mengevaluasi rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Pasalnya, di tengah krisis pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dinilai tidak tepat.
Menurutnya, sejumlah masyarakat berada di kondisi tidak menentu imbas kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan adanya penyesuaian pasca kenaikan BBM.
“Setidaknya rasakan apa yang jadi keluhan masyarakat apalagi ini menggelontorkan anggaran sebanyak Rp.5.5 Miliar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/10/2022).
Ia menyarankan anggaran yang tidak sedikit itu dapat dialokasikan dalam program menyejahterakan masyarakat.
“Anggaran untuk mobil dinas itu baiknya dipakai untuk tambahan anggaran BLT saja. Setahu saya juga anggaran BLT itu kan dipotong,” jelasnya.
Malik menegaskan bahwa pemkot perlu beradaptasi pasca kenaikan BBM. Ia mengaku bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut telah dibahas sebelum adanya kenaikan BBM namun masih bisa dibahas ulang untuk dire-alokasikan dengan pertimbangan yang logis.
“Ya jalannya memang harus dievaluasi lagi, apalagi ini mengingat kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
