PARADASE.ID – Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengajukan saran kepada Pejabat Gubernur sementara agar melakukan evaluasi kinerja pendidikan, khususnya menilai fasilitas dan infrastruktur di setiap sekolah.
Ia sangat menyayangkan lantasan minimnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada sekolah menegah di daerah pemilihannya, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Apalagi dengan kedatangan IKN harusnya Kaltim berbenah agar nantinya bisa bersaingan dengan daerah lain.
“Katanya IKN ada di Kalimantan Timur? Tapi bagaimana sumber daya manusia kita bisa bersaing, sementara fasilitas pendidikan kita tidak merata,” tegasnya (17/11/2023).
Politikus PDIP itu menekankan supaya ada pemerataan secara proporsional antara daerah perkotaan dan pedalaman dan dengan tegas meminta Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik agar segera mengevaluasi program-program kerja di bidang pendidikan.
Dijelaskan juga bahwa anggaran wajib pendidikan adalah 20 persen dari APBD artinya jika melihat APBD Kaltim yang mencapai Rp20 triliun, artinya ada Rp4 triliun anggaran di Dinas Pendidikan.
“Sehingga artinya ini bisa dinikmati faktanya ada sekolah sarparas minim terutama daerah 3T. Jadi mohon di evaluasi kembali supaya terjadi secara proporsional pemerataan sarana prasarana pembangunan,” ungkapnya.
Ia juga mendorong Pj Gubernur untuk mengevaluasi kinerja kepala perwakilan dari Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten/kota pak. Khususnya untuk sekolah menengah yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya pendidikan merupakan poin penting untuk membekali SDM di Kaltim agar mampu bersaing dan siap menyambut IKN.
“Katanya kita harus siap menyambut lKN tapi bagaimana kita mau menyambut kalo ini aja belum memadai,” tutupnya
