Paradase.id – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mendorong percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian lintas pulau di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4).
Menurut AHY, pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka program prioritas nasional di sektor infrastruktur dan konektivitas. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari visi besar untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY.
AHY juga menyoroti ketimpangan pengembangan transportasi berbasis rel yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan konektivitas di wilayah lain, sehingga diperlukan langkah percepatan yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Selain itu, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional dinilai masih rendah. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik hanya sekitar 1 persen. Padahal, moda transportasi berbasis rel memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kapasitas angkut, serta emisi karbon yang relatif rendah.
Dalam pengembangannya, setiap wilayah memiliki tantangan berbeda. Di Sumatera, pemerintah akan fokus pada penguatan jaringan yang sudah ada serta pembangunan jalur baru. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah yang membutuhkan pembangunan dari nol karena hingga kini belum memiliki jaringan rel aktif. Adapun di Sulawesi, pengembangan diarahkan pada integrasi jalur kereta dengan kawasan industri dan pusat komoditas unggulan.
Untuk mendukung proyek tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan dan reaktivasi jaringan kereta api hingga sekitar 14.000 kilometer dalam jangka panjang. Estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
AHY menekankan bahwa pembiayaan proyek tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk kerja sama dengan sektor swasta serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Selain aspek pendanaan, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan peran dalam pengembangan transportasi publik, termasuk melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem transportasi di daerah.
Pengembangan jaringan kereta api lintas pulau ini juga diharapkan terintegrasi dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mendukung pengembangan kawasan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem transportasi nasional yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Percepatan pembangunan kereta api di luar Jawa diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. (*)
Editor: Faizah
