PARADASE.id – Komisi I DPRD Bontang menyatakan siap memperjuangkan insentif para guru swasta pada tahun 2022 mendatang. Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja bersama Persatuan Guru Swasta (PGS) pada Selasa (07/09/2021) siang.
Wakil Ketua Komisi I, Raking menyatakan tidak terbayarkannya insentif para guru swasta sejak enam bulan terakhir lantaran minimnya APBD Bontang pada tahun 2021. Pun pihaknya akan segera mengkomunikasikan ke Dinas Pendidikan Kota Bontang agar aspirasi para guru swasta tersebut bisa didengarkan.
“Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Insyaallah akan kami perjuangkan hak para guru swasta di Bontang ini,” ujar Raking.
Senada, anggota komisi I Abdul Haris menyatakan keprihatinan kondisi guru tersebut. Menurutnya, Bontang harusnya bisa menanggung insentif guru swasta sebagaimana yang dilakukan daerah lain di Kalimantan Timur.
Diapun menyatakan 7 dari 25 anggota dewan sepakat akan hal tersebut. Termasuk Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris yang juga berlatar belakang guru swasta Bontang.
“Saat pembahasan APBD murni 2022 nanti, akan kami upayakan agar para guru swasta bisa lebih diperhatikan,” pungkasnya. (Adv)
