Paradase.id – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran LPG 3 kilogram atau gas melon agar tepat sasaran, menyusul adanya penambahan jaringan gas (jargas) di Kota Bontang.
Rustam menyampaikan, perluasan jargas tersebut diharapkan mampu menekan persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang selama ini kerap dikeluhkan warga. Kebijakan itu, kata dia, juga diiringi penyesuaian dari Pertamina terkait jumlah pasokan tabung LPG 3 kilogram untuk wilayah Bontang.
“Sudah ditambah 11.500 jargas beserta dengan kompor-kompornya. Jadi kalau masalah kelangkaan, saya tidak tahu sudah. Yang jelas, pengawasan ke depan diperketat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, LPG 3 kilogram semestinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro yang benar-benar bergantung pada bahan bakar bersubsidi, seperti pedagang bakso, pangsit, dan pelaku UMKM lain yang memanfaatkan gas untuk kegiatan usahanya.
Rustam turut mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan LPG bersubsidi, baik melalui pemakaian berlebihan maupun dengan memperjualbelikannya kembali. Ia menegaskan, gas melon pada dasarnya berfungsi sebagai penopang bagi pelaku usaha kecil yang bersifat mobile.
“Untuk ke depan, gas melon ini bisa dibilang fungsinya untuk mem-backup saja sebenarnya. Terutama untuk teman-teman yang berusaha berjualan menggunakan gerobak untuk berkeliling,” tuturnya.
Ia menambahkan, tambahan kuota LPG 3 kilogram tahun ini akan menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam menetapkan kebutuhan kuota tahun berikutnya. Karena itu, pencatatan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi perlu dilakukan lebih ketat dan sistematis.
Selain persoalan distribusi, Rustam menilai Bontang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kota berbasis energi gas. Untuk itu, pengelolaan distribusi LPG maupun energi lainnya harus tertata rapi agar manfaatnya dapat dirasakan optimal oleh masyarakat.
“Bontang ke depan adalah proyek kota gas. Bontang insyaallah menjadi proyek kota gas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan LPG bersubsidi dan nonsubsidi, sebagai langkah mencegah penyalahgunaan sekaligus menjaga ketersediaan bagi kelompok yang berhak menerima.
Rustam berharap pengawasan tidak hanya berhenti di level agen dan pangkalan, tetapi juga menyasar langsung pengguna akhir, sehingga tambahan kuota yang telah digelontorkan pemerintah benar-benar tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan.