Paradase.id – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Bontang, Rustam, menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dievaluasi secara berkelanjutan agar sasaran dan manfaatnya dapat tercapai secara maksimal. Menurutnya, MBG merupakan program bernilai strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.
Kendati demikian, ia menilai pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengelolaan yang lebih terukur, khususnya menyangkut kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini program mulia untuk seluruh anak bangsa kita, anak yang bersekolah dari SMA sampai ke bawah,” kata Rustam saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Sabtu (15/8/2026).
Ia berpendapat, jumlah penerima manfaat yang ditangani satu SPPG idealnya tidak terlalu banyak, dengan kisaran maksimal 300 hingga 500 porsi. Jika beban produksi mencapai ribuan porsi, Rustam khawatir kualitas makanan serta proses penyajiannya akan sulit terjaga.
Ia menjelaskan, pengolahan makanan dalam skala besar membutuhkan waktu, tenaga kerja, fasilitas, dan pengawasan yang memadai. Berbekal pengalamannya di bidang makanan dan minuman, Rustam memahami bahwa produksi makanan dalam jumlah besar tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kerja yang terbatas.
“Bagusnya SPPG itu jangan dikasih kuota banyak. SPPG-nya diperbanyak,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta pengawasan terhadap dapur SPPG diperketat, termasuk memastikan menu dan kandungan gizi sesuai dengan rekomendasi ahli gizi. Ia menekankan perlunya sanksi tegas bagi penyedia yang tidak memenuhi standar yang berlaku.
Rustam turut menyoroti pentingnya pengklasteran penerima manfaat serta penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Ia menegaskan biaya pelaksanaan MBG di Indonesia Timur tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa, mengingat adanya perbedaan harga bahan pangan, jalur distribusi, transportasi, hingga ketersediaan bahan bakar.
“Jangan disamaratakan harga Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sulawesi, Pulau Jawa. Berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG semestinya benar-benar memenuhi standar gizi, bukan sekadar menyediakan makanan semata. Karena itu, komposisi menu seperti buah, roti, dan sumber gizi lainnya perlu mendapat perhatian khusus. Rustam berharap pemerintah melakukan kajian secara berkala agar pelaksanaan MBG di tiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. (Adv)