Paradase.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Winardi mengusulkan agar pemerintah daerah dilibatkan sejak tahap awal dalam proses pembentukan hingga penetapan pangkalan LPG. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memperkuat pengawasan penyaluran elpiji bersubsidi di wilayah Bontang.
Menurut Winardi, selama ini peran pemerintah daerah dalam mengawasi operasional pangkalan masih sangat terbatas, sebab mekanisme pendirian dan penetapannya lebih banyak ditentukan langsung oleh pihak agen dan Pertamina. Keterbatasan ini membuat pemerintah kesulitan menjalankan pembinaan maupun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pangkalan yang beroperasi di lapangan.
Keterlibatan pemerintah daerah sejak awal proses penetapan, kata dia, akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna mengawasi jalannya distribusi elpiji bersubsidi hingga ke masyarakat.
“Dengan demikian, terdapat dasar yang jelas dan nyata bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas penyaluran di lapangan,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menambahkan pemerintah daerah seharusnya memiliki wewenang memberikan pertimbangan sebelum sebuah pangkalan resmi ditetapkan. Hal ini akan membuat sistem distribusi berjalan lebih tertib, teratur, dan akuntabel. Selain mempermudah pengawasan, keterlibatan sejak dini juga akan memperlancar proses evaluasi apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi.
Winardi menegaskan pengawasan yang ketat dan menyeluruh adalah kunci utama mencegah kelangkaan pasokan serta lonjakan harga elpiji 3 kilogram di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak terjalin sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah, agen penyalur, dan Pertamina dalam mengelola rantai distribusi LPG ke depannya.
“Melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan pangkalan, kami berharap penyaluran elpiji 3 kilogram dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Itu adalah prioritas utama kami,” pungkasnya. (Adv)