Paradase.id – APBN Tahun Anggaran 2024 telah disahkan malalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 pada 16 Oktober yang lalu. Dalam UU tersebut pemerintah menargetkan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.802,29 triliun.
Dalam UU tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan belanja negara yang dianggarkan sebesar Rp 3.325,12 triliun dengan angka defisit sebesar Rp 522,83 triliun atau sekitar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Dalam hal belanja negara, alokasi anggaran terbaagi antara belanja pemerintah pusat dengan dana sebesar Rp 2.467,53 triliun dan transfer ke daerah (TKD) dengan alokasi anggaran sekitar Rp 857,59 triliun,” tulis rilis Kemenkeu, Rabu (9/12).
Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung tema kebijakan fiskal APBN 2024 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Sehingga, kebijakan belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan kualitas belanja, menggalakkan subsidi yang ditargetkan secara akurat, serta mendorong pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.
APBN 2024 difokuskan pada beberapa tema, seperti pendidikan untuk meningkatkan SDM, kesehatan untuk menurunkan stunting dan transformasi sistem kesehatan, perlindungan sosial untuk penurunan angka kemiskinan, subsidi untk menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli serta mendukung UMKM, infrastruktur untuk pemerataan pembangunan, ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan, serta hukum dan HAM untuk pengamanan pemilu dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Saat ini, APBN 2024 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang muncul akibat ketidakpastian global. Sejumlah masalah ini, mencakup kelanjutan krisis geopolitik dan tren perlambatan pertumbuhan ekonommi dunia yang berdampak pada penurunan permintaan global, termasuk pada produk-produk dalam negeri.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti berpendapat bahwa APBN 2024 harus mampu menjalankan peran shock absorber untuk menahan efek guncangan ekonomi global serta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh sebab itu, peran aktif seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk meningkatkan akselerasi dan kualitas pelaksanaan anggaran.
“Di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global yang tidak stabil maka diperlukan kerja keras dan sinergi seluruh stakeholder untuk mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas (spending better) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Astera.
Astera menilai penambahan belanja pemerintah secara langsung akan berdampak pada bertambahnya output ekonomi Indonesia. Namun, lebih penting dari peran langsung tersebut adalah efek multiplier dari belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.
Dalam konteks tersebut, akselerasi belanja pemerintah menjadi penting agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Untuk itu, akselerasi belanja negara harus dilakukan sejak awal tahun anggaran dan pencapaian output sesuai dengan target yang ditetapkan serta harus dikawal melalui beberapa strategi.
Strategi yang di maksud oleh pemerintah untuk meningkatkan akselerasi belanja APBN 2024, antara lain meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan memastikan akurasi data penerimaan bantuan sosial serta akselerasi penyaluran belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak.
Kementerian keuangan sendiri selalu mendorong serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Astera menyebut, minimal sekali dalam setiap triwulan dilakukan pertemuan one-on-one dengan setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk mengidentifikasi kendala, menemukan solusi, serta merumuskan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan APBN.
Astera menambahkan, upaya akselerasi dan peningkatan kualitas belanja juga dilakukan melalui simplikasi berbagai proses bisnis pengelolaan keuangan.
“Upaya modernisasi dan digitalisasi ini ke depan akan terus ditingkatkan dengan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja yang terpadu,” ucapnya.
APBN akan terus bekerja keras pada tahun 2024 untuk menghadapu tantangan dinamika ekonomi. APBN juga harus dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor: Farhan
