Paradase.id – DPRD Kota Bontang menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Persetujuan bersama Pemerintah Kota Bontang tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memimpin langsung jalannya rapat paripurna tersebut. Ia menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi landasan krusial bagi eksekutif dan legislatif dalam merespons dinamika fiskal serta kondisi riil di lapangan pada sisa tahun berjalan.
Andi Faiz memastikan bahwa kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran dilakukan secara cermat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dasar bagi warga Kota Taman.
“Kami juga telah mengajukan bantuan prioritas daerah kepada Pemprov Kaltim untuk lima program prioritas ditambah penanganan stunting,” tegas Andi Faiz.
Ia membeberkan bahwa lima fokus program prioritas tersebut mencakup perkuatan sektor pendidikan, jaminan perlindungan sosial, percepatan penanganan banjir, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah. Langkah pengusulan bantuan keuangan provinsi ini diambil agar program-program strategis kemasyarakatan tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian postur belanja daerah.
Pasca-penandatanganan kesepakatan P-KUA dan P-PPAS APBD 2026 ini, dokumen tersebut akan langsung ditindaklanjuti sebagai acuan teknis penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah jelang penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang TA 2026. (Adv)