Bontang — Memasuki tahapan pemilu 2024, anggota DPRD Rusli kembali mengingatkan pemerintah kota Bontang untuk segera menyelesaikan janji politiknya untuk mengentaskan masalah banjir.
“Saat ini kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Tentu kita akan disibukan dengan urusan politik. Sementara persoalan banjir di kota ini masih belum tuntas padahal itu merupakan janji politik pada pilkada sebelumnya,,” kata Rusli.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir dengan melaksanakan 10 persen anggaran Pansus banjir dari APBD yang sampai saat ini belum terealisasi.
“Kami dari fraksi An Nur selalu menyuarakan itu, wajib 10 persen dana Pansus banjir dilaksanakan. Tapi sampai sampai hari ini dengan alasan yang macam-macam belum juga terselesaikan. Apa mungkin pemerintah bisa memenuhi janji politiknya di tahun 2023.” ucapnya.
Lebih lanjt, pihaknya mengungkap persoalan banjir di Kota Bontang ini sudah sangat meresahkan masyarakat termasuk dirinya yang saat ini juga berprofesi sebagai petani. Ia mengaku kerap gagal panen akibat melanda kota ini. Sementara, Ia harus tetap menggaji nasib 30 pekerjanya.
“Saya itu punya 30 orang pekerja. Karena banjir, apa yang mau saya bayar ke mereka,” ujarnya di Ruang rapat Paripurna, Senin kemarin (12/9/2022).
Sekedar diketahui, usulan 10 persen anggaran banjir ke dalam batang tubuh APBD sampai saat ini masih menggantung, lantaran belum disetujui oleh Pemerintah Kota Bontang.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengatakan, usulan 10 persen anggaran tersebut akan dituangkan dalam Perda Penanggulangan Banjir dan merupakan kesepakatan para unsur pimpinan di DPRD Bontang.
Namun usulan itu belum disetujui oleh Pemkot Bontang.
