Paradase.id – Penanganan permasalahan longsor di Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, dinilai belum menawarkan solusi yang bersifat permanen oleh DPRD Bontang. Padahal, kawasan bekas galian C tersebut masih memiliki risiko tinggi terjadinya longsor susulan, terutama saat curah hujan meningkat tajam.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menegaskan lokasi tersebut membutuhkan perhatian serius dan segera. Warga yang bermukim di sana masih terus merasa cemas dan dihantui ancaman bencana setiap kali hujan deras turun. Menurutnya, upaya penanganan yang dilakukan sejauh ini hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan.
“Kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan solusi darurat. Pemerintah wajib merancang penanganan permanen agar warga tidak perlu hidup dalam kekhawatiran setiap kali musim hujan tiba,” ujar Joni saat dikonfirmasi, Senin, 15 Juni 2026.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk bertindak lebih cepat, mengingat lokasi ini sudah pernah mengalami kejadian serupa pada awal tahun 2026. “Penanganan yang hanya bersifat sesaat tidak akan menghilangkan risiko longsor. Masalah ini harus diselesaikan tuntas hingga ke akarnya,” tegasnya.
Diketahui, longsor pertama terjadi di kawasan tersebut pada Januari 2026. Namun, struktur penahan tanah sementara yang dibangun pasca-kejadian itu kembali jebol saat diguyur hujan lebat pada Mei lalu. Hingga kini, warga masih menunggu kepastian rencana pembangunan sistem pengamanan yang permanen.
Terkait hal ini, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk segera menindaklanjuti masalah tersebut. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji skema pembiayaan, apakah akan menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.
“Kami masih membahasnya. Jika menggunakan BTT biasanya diperuntukkan bagi bencana alam murni, sedangkan kasus ini dipicu aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, kemungkinan besar pembiayaan akan diambil dari APBD Perubahan,” jelas Neni. (Adv)