PARADASE.id – Kemajuan pembangunan di Bontang dianggap kurang merata, terkhusus di wilayah pesisir seperti, Pulau Tihi-Tihi, Gusung dan Melahing. padahal Bontang secara resmi telah menjadi wilayah administratif 20 tahun lalu.
Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris pun, mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk hal ini. Terlebih, pasca ambruknya SD 011 Bontang Utara yang berada di Pulau Gusung.
“Segera ambil langkah konkret, jangan sampai kejadian yang sama di Gusung terjadi kembali di wilayah pesisir lain,” ujar Agus Haris saat dihubungi via telepon, Senin (31/05/2021) siang.
Dikatakan Agus Haris, kepemimpinan Basri Rase sebagai Wali Kota Bontang yang baru dua bulan, bisa dijadikan momentum untuk membawa perubahan di wilayah pesisir. Perubahan itu bisa dilakukan apabila Kepemimpinan Basri-Najirah memasukkan wilayah pesisir kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
“Sementara kan RPJMD masih proses penyusunan, saran saya masukkan pengembangan wilayah pesisir agar masuk kategori wajib,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menyebut, jika nantinya persoalan wilayah pesisir masuk RPJMD. Program maupun kegiatan bisa masuk dalam rancangan anggaran perubahan tahun ini. Sehingga rencana tersebut bisa segera dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.
“Sebaiknya dimasukkan dalam RPJMD agar program dan kegiatan untuk pengembangan wilayah pesisir bisa segera dilaksanakan,” pungkasnya. (Adv)
