Paradase.id – Persoalan longsor yang berulang kali terjadi di Jalan Nusantara, Kampung Timur RT 01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bontang. Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong percepatan pembangunan drainase permanen di kawasan tersebut agar persoalan yang selama ini terus berulang bisa benar-benar tuntas.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, memastikan proyek pembangunan drainase permanen tersebut akan dikawal masuk dalam pembahasan anggaran dan ditargetkan dapat direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Sebagai anggota yang juga duduk di Badan Anggaran, ia memiliki posisi strategis untuk mengawal proses penganggarannya.
Joni menilai, penanganan yang selama ini dilakukan di lokasi tersebut masih bersifat sementara atau tambal sulam, sehingga risiko longsor maupun banjir tetap mengintai setiap kali intensitas hujan meningkat. Kondisi ini, menurutnya, sudah berlangsung cukup lama dan perlu segera diakhiri dengan solusi yang benar-benar permanen.
“Ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Media sudah bosan memberitakan, warga juga terdampak terus. Harus selesai secara permanen,” tegasnya.
Ia menjelaskan, akar persoalan yang menyebabkan longsor berulang di kawasan tersebut berasal dari aliran air dari kawasan bekas galian C yang tidak tertata dengan baik, sehingga air justru mengalir langsung mengarah ke permukiman warga sekitar. Kondisi inilah yang menurutnya menjadi pemicu utama kerusakan jalan maupun ancaman keselamatan bagi warga yang bermukim di sekitar lokasi.
Menurut Joni, pembangunan drainase permanen dinilai sebagai solusi paling efektif untuk mengendalikan arus air sekaligus melindungi infrastruktur jalan dan menjaga keselamatan warga dari potensi bencana susulan, khususnya saat musim hujan tiba.
Ia menegaskan, Komisi C berkomitmen untuk terus mengawal proses ini secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan teknis hingga proses penganggaran, agar pembangunan fisik drainase permanen benar-benar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Dengan adanya komitmen pengawalan dari legislatif ini, warga Kampung Timur diharapkan tidak lagi harus menghadapi kekhawatiran berulang setiap kali musim hujan tiba, sekaligus menandai berakhirnya era penanganan sementara yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan secara tuntas.