PARADASE.id – Joe Biden-Kamala Harris memenangkan Pilpres AS 2020 mengalahkan petahana Donald Trump-Mike Pence. Kemenangan tersebut mengantarkan Biden menjadi presiden ke-46 AS.
Ekonom Senior Faisal Basri menilai kemenangan Biden tak akan lebih menguntungkan Indonesia. Biden memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan Trump.
Faisal menyebut Partai Demokrat yang mengusung Biden, lebih ‘ribet’ dalam persyaratan bisnis bilateral. Menurut dia itu karena dalam menjalin hubungan bilateral, Demokrat kerap memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi terbarukan.
Ini jauh berbeda dengan Trump yang tak memusingkan hal-hal tersebut dan cenderung menekankan keuntungan bisnis semata.
“Saya enggak suka jawabannya, kalau Trump (menang) lebih menguntungkan untuk Indonesia, ini dari pengalaman. Partai Republik kerjanya stimulus, cetak uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha,” katanya pada Diskusi Online beberapa waktu lalu, Rabu (4/11/2020).
Alasan lain yang membuat kemenangan Biden ‘merugikan’ RI, kata Faisal, adalah kehati-hatian Demokrat dalam menahan defisit fiskal.
Dalam pembiayaannya, Biden akan menaikkan pajak orang kaya yang akan berdampak positif bagi perekonomian Negeri Paman Sam.
Sedangkan, selama Trump menjabat 4 tahun terakhir, pemerintahan AS cenderung menggelontorkan dana stimulus raksasa demi memastikan bisnis-bisnis besar dapat bertahan.
Tak hanya itu, partai Republik yang mengusung Trump juga dinilainya rajin mencetak uang untuk pembiayaan fiskal. Hal ini menjadikan dolar AS melemah dibandingkan dengan mata uang dunia lainnya, termasuk rupiah.
Ujung-ujungnya, pemerintah RI tak perlu kerja keras dalam upaya menjaga nilai tukar mata uang garuda. Kemenangan Biden membuat Faisal khawatir faktor-faktor eksternal yang selama ini menguntungkan RI kala Trump menjabat akan lenyap.
Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah menilai kemenangan Biden akan mampu mengeliminasi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump menjabat.
Dengan demikian, hal tersebut lebih menguntungkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Selain itu, hubungan dagang antara AS-China yang merenggang di era Trump pun dinilainya dapat diperbaiki.
Tentunya belum luput dari ingatan masyarakat perseteruan panas perang dagang AS-China sepanjang 2018-2019. Perang dagang itu dimulai pada 8 Maret 2018 ketika Trump melakukan proteksionisme dagang dengan mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada aluminium dari sejumlah negara termasuk China.
Imbasnya, China merespons dengan rencana mengenakan bea masuk 15 persen-25 persen pada produk AS. Saling berbalas mengenakan bea masuk hingga pajak pun dilakukan oleh 2 negara adikuasa itu hingga awal 2020.
Pada Januari 2020, perang dagang AS-China mereda seiring dengan penandatangan kesepakatan fase I antara kedua negara. Pieter menilai jika Trump terpilih, maka kebijakannya pun tidak banyak berubah termasuk proteksionisme dagang AS.
“Kalau dari global, jika Trump menang sentimennya cenderung negatif. Karena bagi global, Trump adalah sumber ketidakpastian, kebijakannya tidak bisa ditebak dan yang bisa dipastikan akan terus terjadi gejolak dan perang dagang,” kata dia, Selasa (3/11/2020). (*)
