Paradase.id – Terbongkarnya kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret seorang tenaga honorer di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong kalangan legislatif untuk melakukan evaluasi serius.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak Pemerintah Kota Bontang menjadikan tes urine berkala sebagai prosedur tetap dan standar wajib di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sahib menilai, langkah tersebut tidak boleh hanya menjadi respons sesaat setelah kasus mencuat ke publik, melainkan harus dibangun sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem pengawasan internal pemerintahan.
“Momentum ini harus dijadikan evaluasi bersama. Pemeriksaan narkoba jangan hanya dilakukan ketika ada persoalan, tetapi perlu dijadwalkan secara berkala agar menjadi langkah pencegahan,” ujarnya saat memberikan keterangan, Jumat (7/8/2026).
Politisi NasDem ini menilai, pelaksanaan tes urine secara rutin dapat memberi jaminan bahwa seluruh aparatur pemerintah benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, pemeriksaan semacam ini penting sebagai fondasi membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas.
Ia menegaskan, seluruh unsur pegawai pemerintahan harus diperlakukan setara tanpa terkecuali, mulai dari ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, hingga petugas lapangan.
“Jangan ada pengecualian. Semua yang bekerja di lingkungan pemerintah harus mengikuti pemeriksaan sehingga hasilnya objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” tegasnya.
Guna menjaga independensi hasil pemeriksaan, Sahib menyarankan agar pelaksanaan tes urine melibatkan langsung Badan Narkotika Nasional (BNN) atau instansi berwenang lainnya, sehingga hasilnya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
Ia mengingatkan, penyalahgunaan narkoba kini telah merambah berbagai kalangan tanpa memandang profesi. Karena itu, ia berharap seluruh kepala OPD memiliki komitmen kuat menjaga integritas jajarannya, mengingat lingkungan kerja yang bersih dari narkoba menjadi syarat mutlak untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus kepercayaan masyarakat.
“Peredaran narkoba sudah semakin mengkhawatirkan. Upaya pencegahan harus diperkuat, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga pengawasan yang konsisten di lingkungan pemerintahan,” pungkasnya. (adv)