PARADASE.id – Anggota Komisi I DPRD Bontang Muhammad Irfan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan pengelolaan Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kota Bontang kepada pemerintah setempat.
Pengalihan itu dianggap bisa memaksimalkan pengelolaaan BLKI guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul. Sehingga SDM lokal bisa mendominasi industri yang ada di Bontang, sesuai dengan Perda yang mengharuskan 75 persen tenaga kerja lokal di setiap perusahaan.
“Ini kan tuntutan perda harus 75 persen, kalau mau penuhi itu setidaknya tenaga kerja kita juga lebih berkualitas,” ujar Irfan, Rabu (24/03/2021) siang.
Dikatakan Irfan, pemkot harusnya bisa melakukan komunikasi dengan pihak provinsi untuk meminta hal tersebut. Terlebih saat kunjungan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim beberapa waktu lalu, wacana tersebut disambut baik.
“Sisa pemkot yang berusaha keras untuk meyakinkan Gubernur Kaltim Isran Noor, karena keputusan akhir ada di dia,” ujarnya.
Jika pun nantinya pengelolaan tersebut berhasil dialihkan, Irfan menyatakan DPRD Bontang siap mendukung dari sisi anggaran. Baik di penganggaran murni Disnaker Bontang ataupun melalui aspirasi anggota DPRD.
“Kami (DPRD Bontang) siap bantu dari segi anggaran , toh ini buat kebaikan tenaga kerja di Bontang,” pungkasnya. (Adv)
