Paradase.id – Kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kilogram atau yang dikenal sebagai gas melon di berbagai wilayah Kota Bontang menjadi sorotan utama Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta penyebab terganggunya penyaluran elpiji bersubsidi segera ditelusuri tuntas, agar pasokan segera normal kembali dan masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh kebutuhan pokok tersebut.
Menurut Andi Faizal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) wajib memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait demi menjamin distribusi berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendesak Disperindagkop untuk segera menyelaraskan langkah dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran elpiji ini,” ujarnya, Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menegaskan pengawasan harus berjalan ketat menyeluruh, mulai dari agen, pangkalan, hingga tingkat pengecer. Jika pengawasan berjalan optimal, ketersediaan pasokan akan terjaga dan harga tetap berada di batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. “Apabila rantai distribusi berjalan lancar, tidak seharusnya harga melonjak jauh dari kewajaran,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul meluasnya keluhan warga yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg belakangan ini. Selain stok yang menipis di pangkalan dan pengecer, harga gas melon dilaporkan meroket hingga mencapai sekitar Rp40 ribu per tabung. Kondisi ini memaksa warga dan pelaku usaha kecil berkeliling ke berbagai tempat hanya untuk mendapatkan kebutuhan utamanya.
Andi Faizal menegaskan jika kelangkaan terus berlanjut, diperlukan evaluasi menyeluruh atas seluruh alur distribusi. Ia mengingatkan adanya potensi penyimpangan atau praktik penimbunan yang membuat pasokan di masyarakat terganggu. “Langkah ini penting untuk menekan kemungkinan penimbunan maupun pelanggaran aturan yang memicu kelangkaan di lapangan,” katanya.
Oleh karena itu, DPRD mendesak instansi terkait mengambil langkah nyata guna memulihkan ketersediaan elpiji 3 kg. Ia juga menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum untuk mencegah segala bentuk penyimpangan penyaluran.
“Yang paling utama saat ini adalah memastikan distribusi berjalan lancar, pasokan tersedia cukup, dan masyarakat yang berhak bisa mendapatkan elpiji 3 kilogram dengan harga yang seharusnya,” pungkasnya. (Adv)