PARADASE.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk memberikan bantuan guna mempercepat proses akreditasi untuk semua rumah sakit dan Puskesmas di seluruh wilayah Kaltim. Puji Setyowati menyatakan, “Pelayanan dasar harus memiliki sertifikasi. Selain menyediakan peralatan yang memadai, pelayanan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.”. ujarnya beberapa waktu lalu.
Puji menjelaskan bahwa akreditasi merupakan persyaratan penting untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain memiliki peralatan medis yang modern, rumah sakit juga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawasi dan mendukung proses akreditasi di layanan dasar seperti Puskesmas. Puji menekankan, “Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanannya. Dengan demikian, dapat dihindari penumpukan pasien di rumah sakit.”
Puji juga mengungkapkan bahwa, sumber daya manusia kesehatan di Kaltim sampai saat ini masih belum merata. Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan ada dan cukup, namun sebarannya tidak merata. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih kekurangan dokter spesialis. “Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” terangnya.
Misalkan, kata Puji, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis. “Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Termasuk BPJS, pihaknya juga sekarang mau melihat lagi. Karena dengan adanya COVID -19 kemarin, ternyata begitu banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS Kesehatan. “Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami, Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,” ujar Puji. (adv/dprdkaltim)