Paradase.id – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kerap memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua jenis BBM mengalami penyesuaian harga saat harga minyak dunia berfluktuasi.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengimbau masyarakat memahami perbedaan mendasar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi agar tidak timbul kesalahpahaman. Ia menjelaskan Pertalite yang banyak digunakan warga masih mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah. Sebaliknya, Pertamax masuk kategori BBM nonsubsidi yang harganya disesuaikan mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
“Pertalite masih disubsidi pemerintah, sedangkan harga Pertamax sepenuhnya mengikuti pasar global,” ujarnya, Kamis, 18 Juni 2026.
Menurutnya, perbedaan mekanisme penetapan harga kedua jenis BBM ini berarti gejolak harga minyak dunia tidak otomatis memengaruhi seluruh produk BBM yang ada di pasaran. Harga BBM nonsubsidi memang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari harga minyak mentah dunia hingga dinamika geopolitik internasional. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian saat ini adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi global.
“Jika hubungan atau perundingan antara AS dan Iran berjalan lancar, maka harga Pertamax berpotensi turun,” jelasnya. Sebaliknya, jika ketegangan meningkat dan perundingan menemui jalan buntu, harga minyak dunia berpeluang naik dan berimbas pada kenaikan harga BBM nonsubsidi. “Namun jika perundingan gagal, ada kemungkinan harga kembali naik karena mengikuti mekanisme pasar global,” tambahnya.
Meski begitu, ia menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga daya beli masyarakat. “Kita tentu menginginkan kestabilan harga. Dengan harga yang terjaga, masyarakat merasa tenang dan aktivitas dunia usaha pun dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Terakhir, Andi Faizal mengajak masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya terkait kebijakan pemerintah. “Jangan mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Pastikan informasi yang didapat akurat dan pahami konteksnya terlebih dahulu,” pungkasnya. (Adv)