PARADASE.id – Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas terbatas, bukan berarti menghilangkan produktivitas. Melalui bebagai macam media, kita masih bisa memberikan ide gagasan, inovasi serta pengalaman untuk kemajuan. Seperti yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ismunandar.
Kamis (21/05), sejak pukul 13.30 – 16.30 WITA, dari ruang rapat Dinas Kominfo dan Perstik Kutim, orang nomor satu di Kutim tersebut didaulat menjadi narasumber pada diskusi dan dialog bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Dr Anwar Sanusi.
Pada kegiatan bertajuk “Menyiapkan Desa Sebagai Lumbung Pangan Indonesia” ini juga ada narasumber lainnya yakni Bupati Berau H Muharam.
Diskusi virtual ini di moderatori CEO Linimasa.com Ahmad Syahir dan turut diikuti beberapa media melalui live streaming at zoom nasional maupun lokal.
Dalam kesempatan ini, Ismu berbagi pengalaman selama memimpin Kabupaten Kutim. Utamanya dalam menyiapkan desa-desa sebagai lumbung pangan. Ismu mengakui saat dirinya diberi amanah membangun Kutim, ia wujudkan melalui visi “Terwujudnya Kemandirian Kabupaten Kutai Timur Melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.
Mengawali paparan, Ismu menyampaikan gambaran umum Kabupaten Kutim terlebih dahulu. Kabupaten Kutim, kata Ismu, memiliki luas wilayah35.747,62 kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kutim lebih luas.
“Dari luasan itu, desa-desa yang ada tersebar di Kutim. Dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa harus menempuh jarak yang cukup jauh. Ini yang menjadi tantangan dalam mewujudkan desa sebagai lumbung pangan. Kami belum berani mengatakan lumbung pangan nasional, karena dari sisi produksi belum mencukupi, sebab Kutim masih defisit 30-40 ton per tahun,” tutur Ismu.
Seperti diketahui, disektor pertambangan Kutim dikenal penghasil batu bara terbesar. Sekitar 70 juta metrik ton pertahun emas hitam dikeruk dari perut kabupaten.
“Tuah bumi untung benua”.
Selain sektor pertambangan, Kutim juga dikenal dengan daerah perkebun kelapa sawit dengan area cukup besar. Lebih dari 400 ribu hektare lahan dikembangkan pengusaha perkebunan. Dengan keadaan ini, tentunya menjadi tantangan bagi Pemkab Kutim untuk bagaimana menjadikan desa-desa di Kutim sebagai lumbung pangan.
“Saya berpikir walaupun uang ada, batu bara ada, sawit ada, jika terjadi kekurangan pangan, kita bisa makan apa?. Siapa tahu nantinya daerah-daerah yang biasanya diandalkan untuk mengimpor bahan pangan ke Kutim, seperti Jawa dan Sulawesi kemampuan hanya untuk kebutuhan daerahnya saja.” ujar Ismu.
Maka dari itu mau tidak mau, pemerintah harus menjadi alternatif lain. Agar Kutim setidaknya bisa menyadiakan cadangan pangannya sendiri. Lantas, Pemkab Kutim melakukan berbagai upaya untuk mempertahan hasil pertanian. Pertama dengan mengamankan lahan pangan berkelanjutan dalam RTRW Kabupaten. Ismu mengakui, semenjak awal memimpin Kutim, masih banyak ditemukan lahan pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Kemudian menjadi tantangan ialah penyiapan sebagai lumbung pangan.
Kedua, bagaimana meningkatkan hasil ini dengan keterbatasan jumlah petani? Yakni dengan melakukan mekaniksasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian serta tanaman pangan lainnya. Inilah yang menjadi fokus dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kutim.
“Serta bagaimana melakukan pelatihan bagi petani dan menyiapkan alat-alat pertanian secara mekanisasi,” terang Ismu yang mengenakan batik bercorak Waka Roros khas Kutim.
Dari beberapa tantangan tadi, kata Ismu, secara kebijakan ada Peraturan Daerah (Perda) perlindungan lahan pertanian dan pangan. Perda ini untuk mempertahankan areal-areal potensi lahan pertanian serta mengambil lahan yang telah beralih fungsi untuk dikembalikan ke pemanfaatan semula. Daya dukung juga diberikan kepada para petani sejak 2018. Lebih jauh, Ismu menjelaskan, dulu banyak bantuan alat pertanian kepada desa-desa. Namun apabila terjadi kerusakan tidak dipelihara lagi.
“Untuk itulah kita membentuk yang namanya Brigade Alsintan, yang mengolah pemanfaatan peralatan mesin pertanian, dengan sistem pinjaman kepada petani,” tuturnya.
Masih dalam paparannya, Ismu mengatakan ditingkat Kecamatan usaha layanan alsintan merupakan lembaga ekonomi tingkat kecamatan dan perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Bertujuan sebagai optimalisasi penggunaan alat.
“Agar alat terpelihara, kita membentuk Usaha Layanan Jasa Alsintan (UPJA). Adapun UPJA yang berjalan diantaranya UPJA Yakuza di Kecamatan Bengalon, UPJA Agro Mandiri di Kecamatan Teluk Pandan, UPJA Insan Cendekia Kecamatan Kongbeng, UPJA Pemuda Karya di Kecamatan Sangatta Selatan dan UPJA Insa Cita di Kecamatan Kaubun, ” ungkap Ismu.
Dengan upaya – upaya itulah, menurut Ismu Kutim dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dan pangan di desa-desa. Disamping itu, dalam meningkat hasil pertanian, selain peran Pemerintah dan masyarakat juga ada stakeholder mendukung melalui CSR (corprorate social responsibility)-nya. Dengan membentuk forum-forum stakeholder, baik di tingkat kabupaten maupun di kecamatan.
Dari situasi Pandemi COVID-19 ini, Ismu mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya melihat daerah-daerah impor pangan (Jawa, Sulawesi) sudah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan apabila pandemi COVID-19 berkepanjangan, kemungkinan bisa saja terjadi kekurangan cadangan pangan.
“Untuk itulah pada tanggal 29 April 2020 Pemkab Kutim telah mencanangkan, untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong, lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan. Serta diikuti 18 kecamatan dan desa-desanya. Usaha ini untuk menjaga siapa tahu COVID-19 berkepanjangan, kita perlu antisipasi untuk cadangan pangan,” terang Ismu.
Program khusus penanganan dampak COVID-19 untuk penyediaan bahan pangan Kabupaten Kutim, salah satunya dengan memaksimalkan produksi pertanian padi sawah dan padi gunung. Dengan beberapa dukungan antara lain memaksimalkan pengolahan atau penggarapan lahan padi sawah dan gunung.
Memaksimalkan seluruh alsintan, baik yang dikeloa Brigade Alsintan, UPJA, Gapoktan/Poktan. Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan, hingga menjaga ketersediaan air irigasi pertanian dan menampung hasil panen petani. (Adv)
