PARADASE.id – Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang geram dengan sikap Pemerintah Kota yang tidak melibatkan lembaga legislatif dalam pembahasan Detail Engineering Design (DED) jalan lingkar.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bontang, politisi Nasdem tersebut memilih walk out usai menyampaikan keluhannya.
“Bubarkan saja DPRD ini, tidak ada gunanya. Jelas disebutkan UU kalau Pemerintah Kota itu Legislatif dan Eksekutif. Kalau seperti itu tidak ada simbiosis mutualisme namanya,” ujar Bakhtiar geram saat rapat pada Selasa (07/09/2021).
Dia menuturkan, pemerintah Kota Bontang seharusnya mengulas DED jalan lingkar sebelumnya. lantaran DED jalan lingkar yang telah dibuat sebanyak dua kali namun tak kunjung dieksekusi.
“DED ini sudah dua kali gagal. Sebaiknya kita review saja yang sebelumnya agar tidak buang-buang anggaran,” ujarnya.
Lebih jauh dia menuturkan, lelang DED yang memiliki nilai Rp 862 juta ditaksir membutuhkan sekitar Rp 400 miliar untuk pengerjaan fisik. Artinya pengerjaan proyek dengan anggaran sebesar itu membutuhkan skema pengerjaan multiyears.
“Seharusnya pemerintah pikir dari mana asal anggaran sebesar itu. Pun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2018, proyek yang dikerjakan secara multiyears harusnya berdasarkan persetujuan DPRD,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Kota Bontang Tavip Nugroho menjelaskan, DED sebelumnya berbeda dengan yang sekarang.
DED pertama dirancang untuk menghubungkan Kelurahan Lok Tuan dan Tanjung Limau. Peruntukannya untuk mengurai lalu lintas dan sebagai jalan alternatif. DED yang kedua, menghubungkan Bontang Kuala dan Tanjung Limau dan berguna sebagai destinasi wisata.
“Kalau yang DED sekarang juga untuk penanggulangan banjir ROB. Beda peruntukannya,” pungkasnya. (Adv)
