Paradase.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Tri Ismawati, mengkritisi kurang optimalnya pemberdayaan penjahit lokal dalam proyek pengadaan seragam sekolah untuk tahun ajaran baru. Meski sebagian penjahit lokal terlibat, Tri menilai peluang bagi pengrajin lokal untuk berkembang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah.
Menurut Tri, proyek seragam sekolah seharusnya dapat menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan penjahit lokal. “Seragam sekolah seharusnya menjadi peluang bagi penjahit lokal untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka,” ungkapnya dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis (8/8/2024).
Dia mengakui bahwa penjahit lokal mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal peralatan dan kapasitas produksi. Namun, Tri percaya bahwa dengan dukungan yang memadai, mereka mampu memenuhi kebutuhan proyek tersebut. “Penjahit lokal mungkin memiliki keterbatasan alat, tetapi kualitas tenaga kerja kita sangat mumpuni. Pemerintah seharusnya bisa mencari cara untuk memaksimalkan pemberdayaan penjahit lokal dalam proyek ini,” jelasnya.
Tri juga mengakui efisiensi biaya dan waktu yang didapat dari penggunaan penjahit luar daerah, tetapi ia menekankan bahwa hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi lokal. Ia mengusulkan agar pemerintah ke depan dapat lebih memprioritaskan penjahit lokal dengan memberikan pelatihan dan bantuan peralatan yang diperlukan. “Memberikan porsi lebih besar kepada penjahit luar daerah berarti mengabaikan potensi penjahit lokal yang seharusnya kita dukung,” tambahnya.
Namun, Tri tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah terkait keputusan ini. Mengingat sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan seragam tahun 2023, Tri memahami latar belakang keputusan tersebut. “Kita harus mengakui adanya isu kelebihan bayar, dan itu mempengaruhi keputusan pemerintah dalam memilih penjahit luar,” katanya.
Tri berharap bahwa ke depan, pemerintah Kota Bontang dapat lebih mempertimbangkan pemberdayaan penjahit lokal dalam proyek-proyek serupa, khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. “Pengusaha lokal juga perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan harga dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Tri yakin sinergitas antara penjahit lokal dan pemerintah daerah dapat terjalin lebih baik, yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bontang. “Kerjasama yang erat akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dan memberikan nilai tambah langsung kepada masyarakat,” tutupnya. (adv/DPRDBontang)
