Paradase.id – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris secara resmi menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Kota terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (18/6/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan dihadiri unsur Forkopimda, para anggota dewan, jajaran pemkot, serta tamu undangan lainnya. Agus Haris mengawali pernyataannya dengan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap berbagai pandangan, saran, dan catatan yang disampaikan fraksi. Menurutnya, masukan tersebut menjadi mitra sekaligus acuan penting untuk bersama-sama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang menggembirakan sepanjang tahun 2025: pertumbuhan ekonomi mencapai 3,21 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,21 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke angka 83,04, serta rasio gini turun menjadi 0,349 yang menandakan kesenjangan ekonomi semakin mengecil.
Merespons catatan terkait realisasi pajak daerah yang mencapai 95,19 persen, Agus Haris menjelaskan bahwa belum tercapainya target dipengaruhi oleh pemenuhan kewajiban wajib pajak yang belum maksimal, pertumbuhan usaha yang belum sesuai proyeksi, serta perlunya pemutakhiran data objek dan subjek pajak. “Kami berkomitmen terus mengoptimalkan penerimaan melalui pembaruan data, pengawasan ketat, pendampingan, dan penagihan yang tertib, agar dana yang terkumpul semakin besar untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah tengah menyusun sejumlah langkah strategis, mulai dari evaluasi kinerja BUMD, penyesuaian tarif PDAM, hingga penambahan 11.553 sambungan gas rumah tangga yang bersumber dari APBN 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) terhadap kas daerah.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menjadi sorotan, Agus Haris menjelaskan bahwa hal itu muncul akibat efisiensi pelaksanaan program serta adanya sejumlah pekerjaan yang belum selesai sempurna karena kendala administratif, teknis, maupun proses pengadaan.
Pemerintah berjanji akan terus memfokuskan belanja daerah pada layanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh masukan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan efektivitas anggaran, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap rupiah APBD membawa manfaat nyata bagi warga Bontang. (Adv)