Paradase.id – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan bahwa kendala yang sering terjadi terkait ketersediaan LPG bersubsidi di wilayah ini lebih banyak disebabkan oleh sistem penyaluran, bukan karena stok yang tidak mencukupi. Kesimpulan ini diambil setelah Komisi B melakukan pembahasan mendalam bersama pihak terkait dalam beberapa pertemuan sebelumnya.
“Berdasarkan data yang kami terima, pasokan LPG bersubsidi sebenarnya masih tersedia cukup. Namun, masalah utamanya ada pada jalur distribusi di lapangan yang belum berjalan sempurna, sehingga pengawasan harus diperketat agar sampai ke tangan masyarakat yang berhak,” ujar Rustam.
Ia menjelaskan, dalam aturan resmi, alur penyaluran hanya mengenal dua tingkatan utama, yaitu agen dan pangkalan resmi. Oleh karena itu, pengawasan menyeluruh terhadap rantai pasokan menjadi kunci penting guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan di tingkat konsumen .
Guna memperkuat pengendalian, Rustam mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam memberikan rekomendasi saat pembentukan pangkalan baru. Dengan demikian, penempatan titik penyalur dapat lebih terarah dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, masyarakat diimbau agar tidak panik. DPRD bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan, memastikan harga tetap sesuai ketentuan, serta menindak tegas jika ditemukan penyimpangan.
“Pengawasan harus dilakukan secara rutin, supaya kita bisa melihat kondisi riil yang terjadi di lapangan dan segera mengambil langkah yang tepat,” tegasnya.
Pembenahan tata kelola ini diharapkan menjamin LPG bersubsidi benar‑benar diterima oleh rumah tangga dan usaha mikro yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya kenaikan harga di luar ketentuan yang berlaku . (Adv)