Paradase.id – Kasus sindikat pengetap BBM Bersubsidi yang baru baru ini diungkap Kepolisian terus mendapat sorotan dari DPRD Kota Bontang. Pasal kasus tersebut juga melibatkan petugas SPBU, bahkan polisi membekuk 4 pegawai SPBU.
Anggota DPRD Bontang, Suharno mengatakan meminta PT Pertamina lebih meningkatkan pengawasannya terhadap SPBU yang ada di Kota Bontang.
Apalagi kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi. Diketahui, sebelumnya operator dan pengawas SPBU diamankan polisi pada Juli lalu. Karena ketahuan bekerjasama dengan pengetap.
“Pengawasannya harus lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” ucapnya saat ditemui.
Menurut Suharno, secanggih apapun aplikasi yang digunakan tentu masih terdapat kekurangan. Terlebih jika pegawai yang tidak jujur. Sehingga pihak SPBU diminta agar mencari karyawan yang benar-benar kredibel dalam bekerja.
“Pertamina harus memberikan sanksi yang tegas agar tidak terulang lagi. Karena biar ganti orang, kalau begitu kejadiannya akan terus terulang,” terangnya.
Kata dia, bagi pengguna full card maupun my pertamina diketahui setiap pembelian BBM subsidi dibatasi dan hanya diperbolehkan membeli satu kali per SPBU.
Anehnya, kejadian beberapa waktu lalu pengetap BBM subsidi bisa memiliki sampai tiga kartu full card.
“Sistemnya harus diperbaiki lagi dan mental orangnya yang jaga juga harus diperbaiki iar tidak mudah tergoda,” ujarnya.
Area Manager Communication, Relation & CSR Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra menjelaskan apabila terbukti ada pelanggaran dari pihak SPBU maka akan diberikan pembinaan sesuai pelanggarannya.
“Pembinaannya bisa berupa penghentian suplai dan untuk petugas SPBU yang bekerjasama tidak dapat lagi bertugas di SPBU,” paparnya. (adv/dprdbontang)
