PARADASE.ID – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, menekankan perihal keterbatasan wewenang dan alokasi anggaran yang menghambat kelancaran pembangunan di wilayah tersebut, sehingga tidak mencapai potensi maksimal dan berlangsung secara lamban.
Padahal upaya pemerintah setempat tak kurang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluru Kabupaten/Kota yang terbilang cukup luas.
“karena keterbatasan kewenangan ya pemerintah provinsi tidak bisa serta merta melakukan pembangunan atau perbaikan infrastrukur yang dimiliki pemerintah pusat,” ungkapnya (20/11/2023).
Nidya pun meminta agar Pemerintah Pusat turut memberikan dukungan guna mempercepat proses pembangunan terutama menyediakan infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Melihat jalan berstatus milik pemerintah pusat masih banyak yang memerlukan perbaikan di sejumlah daerah.
“Banyak kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan masih banyak lainnya yang merupakan kewenangan pusat,” bebernya.
Politikus Golkar itu juga berharap adanya dana APBN, yang bisa bersinergi dengan APBD dalam membiayai program pembangunan. Sehingga, berefek luas dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
Terutama melihat wilayah Kaltim yang luas yang mana pembangunan masih dilakukan secara bertahap karena terbatasnya anggaran sehingga kawasan pedesaan dan perbatasan sering kali terlambat.
“Banyaknya investasi yang masuk, peningkatan SDM, itu juga berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kaltim,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan akan lebih banyak berkomunikasi dengan Pemrov guna membicarakan hal ini sehingga tidak terjadi miss komunikasi demi kelancaran pembangunan di Bumi Etam.
“Kita harus banyak berkomunikasi sesering mungkin dengan pemprov sehingga potensi terjadinya ketidakselarasan program dapat dihindari,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
