BONTANG – Menyikapi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah daerah diminta menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar 2 persen.
Guna memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang melakukan fungsi pengawasan. Salah satu bentuk pengawasannya adalah meminta pemerintah kota Bontang untuk melakukan memperbaharui data masyarakat miskin.
“Jadi harus diperbaharui (data) Bisa jadi yang sebelumnya dikategorikan miskin, tapi sudah enggak miskin. Kan bisa jadi,” kata Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan ditemui di Kantor DPRD Bontang, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, pemerintah harus fokus untuk memaksimalkan ketepatan data yang akan dipakai. Pasalnya, banyak masyarakat yang sebenarnya mampu, namun justru ikut mengurus bantuan tersebut.
Irfan minta agar dinas terkait tidak langsung menerima data yang akan diberikan, terkait penerima bantuan. Tapi pemerintah berkoordinasi dengan setiap RT yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah di tengah masyarakat.
” Harus berkoordinasi dengan RT. Karena merekalah yang tahu kondisi warganya secara langsung,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah benar-benar jeli terhadap kondisi penerima BLT yang berkaitan dengan domisili. Pasalnya, banyak masyarakat yang akhirnya tidak bisa menerima bantuan lantaran mengontrak, dan domisili berbeda dengan apa yang ada di kartu identitas masing-masing. “Semua harus diperhatikan. Jadi anggaran bisa tepat sasaran,” tutup Irfan.(#)
