Paradase.id – Komisi B DPRD Kota Bontang menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) untuk membedah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama tahun 2026. Legislatif menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah harus terus dipacu guna mendongkrak kontribusi sektor pariwisata dan olahraga terhadap kas daerah.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, secara khusus mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengelolaan destinasi dan fasilitas olahraga milik pemkot dalam menghasilkan pendapatan.
“Potensi yang ada juga harus terus dimaksimalkan agar bisa memberikan pemasukan lebih besar bagi daerah,” tegas Winardi saat memimpin jalannya pembahasan.
Merespons sorotan dewan, Kepala Dispopar Bontang, Eko Mashudi, memaparkan bahwa realisasi penerimaan daerah dari sektornya menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), perolehan angka PAD telah menembus ratusan juta rupiah dan melampaui estimasi awal.
“Saya tadi pagi habis mengecek SIPD. Ternyata hasilnya sampai pagi itu sudah Rp412 juta. Artinya, sudah di 200 persen, Pak,” papar Eko mendampingi jajarannya di hadapan anggota dewan.
Eko menjelaskan, Kawasan Wisata Kampung Atas Air Bontang Kuala masih menjadi kontributor utama pundi-pundi pendapatan. Pos penerimaan lainnya didukung oleh retribusi penyewaan sarana olahraga—seperti lapangan tenis dan bowling center—serta kawasan ekowisata mangrove Pantai Berbas.
Kendati target semester awal berhasil terlampaui, Dispopar menilai potensi PAD Bontang masih bisa melesat jauh lebih tinggi jika ikon wisata unggulan, Pulau Beras Basah, dapat dikelola secara maksimal. Sayangnya, komersialisasi dan penataan infrastruktur Beras Basah hingga kini masih tersandung hambatan kelengkapan sertifikasi aset.
Guna mengurai kendala tersebut, Dispopar mengharapkan komitmen serta dukungan DPRD agar proses legalitas lahan Beras Basah dapat segera dituntaskan. Kejelasan status hukum ini sangat dibutuhkan sebagai pijakan sebelum pemerintah menentukan skema pengelolaan terbaik, termasuk peluang kemitraan investasi dengan pihak swasta.
Tingkat daya tarik Beras Basah di mata pemodal sejatinya sangat tinggi. Eko mengungkapkan setidaknya sudah ada sembilan investor yang menyatakan berminat mengelola pulau cantik tersebut, di mana nilai penawaran tertinggi bahkan mencapai Rp1 miliar per tahun. Meski demikian, pemkot mengaku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan commercial partnership yang berpotensi merugikan publik.
“Ada yang menawarkan sampai Rp1 miliar per tahun. Tapi kami juga harus mempertimbangkan seperti apa pola pengelolaannya. Jangan sampai nantinya bersifat privat sehingga masyarakat tidak bisa menikmati kawasan itu. Semua itu akan kami diskusikan bersama bagian hukum dan mempertimbangkan berbagai masukan,” kunci Eko. (Adv)