Paradase.id — Anggota DPRD Bontang, Agus Haris, memaknai perayaan HUT RI ke-79 ini secara berbeda. Dia mengatakan, kendati Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, namun masih banyak tugas pemerintah, khususnya Pemkot Bontang yang perlu diselesaikan.
Agus menjelaskan, salah satu hal mendesak yang mesti diselesaikan Pemkot Bontang ialah persoalan banjir. Menurutnya persoalan ini tak kunjung selesai karena memang tak ditangani secara serius oleh pemerintah. Padahal, menurutnya, untuk menangani persoalan banjir dibutuhkan komitmen dan fokua kepala daerah dalam menetapkan program kerjanya.
“Ini dipandang sangat perlu, apalagi dengan besarnya APBD,” kata Agus Haris ketika ditemui usai Upacara Pengibaran Bendera di Stadion Taman Prestasi, Sabtu (17/8/2024) siang.
Dengan besarnya APBD Bontang, yang pada 2024 ditetapkan sebesar Rp3,3 triliun, bukan cuma persoalan banjir bisa diselesaikan. Persoalan menyangkut kesejahteraan warga seperti pengentasan kemiskinan hingga 50 persen, menurunkan angka pengangguran, hingga peningkatan ekonomi warga.
“Bontang diapit dua perusahaan besar, apalagi jadi penyangga IKN. Untuk bicara soal pengangguran, saya sarankan agar pengelolaan BLKI diambil alih Pemkot,” usulnya.
Politikus Gerindra ini bilang, selama ini Pemkot sulit merancang program atau memasukkan kegiatan di Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) lantaran pengelolaanya masih dipegang Pemrov Kaltim. Akibatnya, kegiatan yang ada di BLKI kerap kali tak berkesesuaian dengan kebutuhan di daerah.
Oleh sebab itu, dengan mengalihkan pengelolaan BLKI, Pemkot nantimya bisa merancang program atau kegiatan sesuai kebutuhan di daerah. Jadi, ketika perusahaan besar di Bontang— yang jumlahnya sekitar 50— berencana membuka lowongan pekerjaan, maka pekerja lokal lah yang terserap. Sebab, sebelum mengikuti seleksi kerja, pekerja lokal sudah lebih dulu dibekali sertifikasi, yang mana ini jadi hal penting bagi perusahaan saat ini merekrut tenaga kerja.
“Kalau pengelolaannya (BLKI) sudah di Bontang, Pemkot tinggal berkomunikasi ke perusahaan, lowongan apa yang mau mereka buka. Jadi nanti pelatihan kerja atau sertifikasi yang digelar di BLKI diseleraskan dengan kebutuhan itu,” tandasnya. (Adv)
Penulis: M. Safril
