PARADASE.id – Tidak kurang lima titik lokasi peninjauan antisipasi banjir didatangi Komisi III DPRD Bontang dalam sidak, Selasa (28/7/2020) lalu.
Pengecekan lapangan itu di antaranya, sungai buatan yang melintasi kawasan perumahan Bontang Permai, Sungai Siagian di Jalan KS Tubun, sungai dan jembatan di Jalan Kalimantan, BTN KCY.
Kemudian berlanjut di Sungai Dahlia di Jalan A. Yani serta terakhir Sungai Guntung di Kelurahan Guntung.
Ketua Komisi III Amir Tosina tampak memimpin rombongan didampingi anggota komisi lainnya yakni Abdul Malik, Abdul Samad, Agus Suhadi dan Astuti.
Amir mengatakan sidak kali ini sebagai bentuk inisiatif DPRD untuk meminimalisir terjadinya banjir besar di Bontang. Menurutnya daerah yang disambangi Komisi III masuk kategori rawan terjadi banjir.
“Karena daerah yang sering terjadi banjir adalah tempat-tempat yang telah kita datangi sehingga untuk induk sungai maupun anak sungai yang perlu dilakukan normalisasi maka akan dilakukan normalisasi sungai kedepannya,” ujarnya kepada Paradase.id saat ditemui di lokasi.
Sejumlah temuan didapatkan Komisi III. Seperti adanya penutupan parit yang bermuara di sungai BTN KCY. Komisi III pun memanggil pejabat dan aparat setempat serta warga yang menutup parit tersebut untuk dimintai keterangan.
“Khusus untuk sungai yang ada di BTN KCY, selain dilakukan pengerukan juga akan dilakukan pelebaran sungai serta pada bibir sungai tersebut akan dilakukan peningkatan sekira 30 cm,” tuturnya.
“Saya akui untuk menghilangkan banjir di Bontang memang tidak mungkin namun setidaknya dengan cara normalisasi bisa mengurangi banjir di Bontang. Semoga dengan dilakukannya peninjauan, tahun ini bisa dilakukan normalisasi dan pelebaran sungai yang ada sehingga bisa mengurangi banjir yang ada di Bontang pada tahun depan ,” lanjutnya.
Ditambahkan Sekretaris Komisi III, Abdul Samad, Sungai Guntung termasuk sungai yang membutuhkan program normalisasi. Ia menilai sungai di utara kota itu kerap menjadi penampung debit air kiriman dari wilayah hulu sebelum akhirnya mengalir hingga arteri kota.
Perlu adanya antisipasi banjir secara dini dan cepat yang dapat dilakukan dengan normalisasi. Abdul menyatakan pihaknya siap mendorong agar terealisasi sesegera mungkin dengan APBD-Perubahan 2020.
“Jika bisa, pemkot Bontang harus mengambil tindakan secepatnya apalagi di saat musim hujan seperti ini. Sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan ke depannya. Karena selama ini ketika terjadi banjir selalu menyalahkan pihak tertentu. Banjir ini pasti kiriman dari hulu Bontang. Jadi jangan kita saling salahkan orang lain dulu tetapi kita benahi terlebih dahulu saluran irigasi kita di Bontang,” katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat Bontang untuk tidak melakukan hal kurang terpuji seperti membuang sampah di sembarang tempat. Sikap peduli akan kebersihan lingkungan dapat berdampak besar pada pencegahan musibah banjir yang merugikan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Tavip Nugroho menyebutkan program normalisasi sungai merupakan agenda yang juga telah dirancang pemerintah. Namun, kendala realisasinya berkutat pada keterbatasan anggaran. Terlebih kala situasi pandemi Covid-19 melanda.
“Jadi beberapa pembangunan fisik kita tunda dulu jadi kita dahulukan normalisasi sungai. Ditambah rekan-rekan dewan siap membantu mendorong nantinya untuk normalisasi sungai di APBD Perubahan,” tuturnya. (Adv)
