Paradase.id – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang terus mendalami penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW. Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menggarisbawahi pentingnya kelengkapan dokumen lampiran, seperti data teknis dan peta spasial yang terintegrasi, agar regulasi ini benar-benar presisi dalam mengawal arah pembangunan kota selama dua dekade mendatang.
Joni menyampaikan bahwa selama proses pembahasan, perhatian tim tidak boleh hanya tertuju pada pasal-pasal di dalam batang tubuh draf Raperda. Keberadaan lampiran yang detail dan akurat justru menjadi cermin kualitas regulasi yang akan dieksekusi di lapangan kelak.
“Kualitas sebuah peraturan tidak cuma dinilai dari susunan kalimat pada pasalnya, tetapi juga dari kelengkapan lampiran yang menjadi panduan operasional,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut usai rapat Pansus, Selasa (28/7/2026) malam.
Sebagai gambaran, Joni menyinggung skema jaringan sumber daya air. Menurutnya, dokumen lampiran wajib memetakan keterhubungan antarwilayah secara komprehensif, bukan sekadar menyajikan daftar poin tanpa visualisasi yang jelas. Pemetaan terpadu ini sangat vital guna menyusun strategi penanganan banjir dan pengelolaan ketersediaan air bersih secara menyeluruh.
Lebih jauh, ia menyoroti fenomena ego sektoral dalam pengelolaan data infrastruktur antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Bontang. Selama ini, basis data masih tersebar dan dikelola secara terpisah. Contohnya, peta jaringan perpipaan milik Perumda Tirta Taman belum terhubung secara digital dalam satu sistem informasi terpadu dengan instansi teknis lainnya.
Momen pembahasan Raperda RTRW ini dinilai menjadi titik krusial untuk mengikis ego sektoral tersebut. Joni mendesak pemerintah daerah agar menjadikan RTRW sebagai muara konsolidasi data spasial kota, sehingga potensi tumpang tindih proyek infrastruktur di masa depan dapat dihindari dan eksekusi pembangunan berjalan lebih terstruktur. (Adv)