PARADASE.ID – Harun Al Rasyid, seorang anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, memberikan respons terhadap ide pemindahan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ia dengan tegas menyatakan penolakan dari DPRD Kaltim terhadap rencana tersebut.
Sebagai informasi, isu pemindahan Berau ke Kaltara mencuat. Sebab, ada kajian dan survei tim dari Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang menunjukkan 70 persen masyarakat Berau mendukung bergabung ke Kaltara.
Sebab, secara geografis Berau memang terletak di bagian utara dan lebih berdekatan dengan Kaltara. Penelitian ini sendiri memang dilakukan sebab ada kerjasama antara Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kaltara dan UBT untuk melakukan survei dimaksud.
“Kan masyarakat Berau tidak setuju dengan wacana perpindahan tersebut dan saya juga dukung itu, dan saya tegaskan Berau tidak boleh keluar dari Kaltim,” tegas Harun (20/11/2023).
Ia menyebut wacana tersebut terungkap ketika Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengadakan dialog bersama jajaran pemerintah Berau dan menawarkan agar Berau bergabung dengan Kaltara.
Harun mengatakan bahwa di samping penawaran tersebut pasti ada dimensi politis yang signifikan.
“Tentu ini kan ada faktor politisnya, kita lihat saja dari sikap tokoh masyarakat Berau yang sampai sekarang yang tidak setuju dengan wacana itu,” bebernya.
Ia pun berharap agar Kabupaten Berau tidak beralih ke provinsi lain dan tetap menjadi bagian dari Benua Etam dan menegaskan bahwa Berau akan mampu tumbuh dan berkembang jika tetap berada di Kaltim.
“Kita semua berharap Berau tetap jadi bagian kita di Kaltim ini, dan Berau harus tetap tumbuh dan berkembang maju,” tandasnya.
