PARADASE.id – Komisi III DPRD Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang, Selasa (23/6/2020) pagi.
RDP tersebut membahas soal lahan Pemakaman Muslim, di mana perluasan lahan pemakaman muslim hingga kini masih menjadi polemik di masyarakat. Mengingat padatnya makam yang tak sebanding dengan lahan yang tersedia.
Hal serupa pun disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina, dimana Pemakaman khusus muslim di Bontang Barat hingga saat ini belum tersedia. Dirinya mengungkapkan pihak Perkimtan selalu beralasan belum menemukan lahan yang tepat untuk merealisasikannya.
“Saya mendesak agar Perkimtan benar-benar serius menyikapi hal ini,” tegas Amir Tosina usai rapat.
Menurutny,a keseriusan pemerintah akan pengadaan pemakaman khusus muslim, harusnya ditindak serius dengan melibatkan tokoh masyarakat yang memahami kondisi lahan-lahan di kawasan Bontang Barat.
“Jika sengketa lahan pada lahan yang akan dibeli saya rasa itu bukan alasan. Salah satu cara yang efektif agar bisa cepatnya terbangun pemakaman muslim yang ada di Bontang Barat minimal pemerintah berkoordinasi dengan para tokoh yang ada, minimal seperti mantan Kepala Desa. Karena selama ini orang yang meninggal di Bontang Barat dimakamkannya di Satimpo, Bontang Selatan,” cecarnya.
Dikatakannya, seharusnya pihak Perkimtan juga bisa melibatkan Camat Bontang Barat, untuk memudahkan pihaknya berkoordinasi dengan pemilik lahan, lantas jual beli juga bisa dilakukan dengan baik dan benar sesuai kesepakatan.
“Dari Perkim sudah pernah ada masyarakat yang menawarkan lahan namun ketika akan dilakukan pembayaran ternyata lahan tersebut bermasalah. Pemerintah juga kerap membentuk tim yang tidak paham akan permasalahan sengketa tanah seharusnya membentuk tim yang paham history dari lahan-lahan yang ada di Bontang Barat seperti melibatkan tokoh masyarakat yang di sana,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkimtan Maxi Dwiyanto, mengungkapkan kendala pihaknya di lapangan saat ini meninjau lokasi lahan untuk dijadikan pemakaman muslim di Bontang Barat, dikarenakan calon penjual tidak ingin bekerjasama.
“Yang jelas penawaran yang berada di Bontang Barat untuk lahan pemakaman tidak jadi karena pemilik lahan menarik diri tidak jadi menjual lahannya sebesar 10 hektar, letaknya tidak jauh dari pemakaman non-muslim yang berada di Bontang Barat,” ujarnya.
Kata dia, Mundurnya pemilik lahan tidak diketahui pasti apa alasannya pemilik lahan mengingat pembahasan pun belum sempat sampai membahas ditahap harga.
“Jika yang 10 hektar itu jadi kemarin maka kita dapat membuat pemakaman terpadu,” tuturnya.
Diungkapkannya, saat ini pihaknya tengah mendapat penawaran lahan sebesar dua hektar namun saat ini masih dalam tahap dilakukan kajian mengingat apakah masyarakat yang berada disekitar lahan dua hektar yang ditawarkan tidak keberatan jika dilokasi tersebut dibuat area pemakaman muslim.
“sekarang masih kita kaji apa mau masyarakat disana jika harus tinggal berdekatan dengan pemakaman karena persetujuan masyarakat sangat penting Karena kesepakan masyarakat tidak dapat di ganggu gugat. Lokasinya tidak jauh dari Kampung Masdarling,” ungkapnya.
“Jika setuju, maka dengan pemilik lahan tersebut akan kita lakukan negosiasi dan peninjauan lapangan jika memang cocok maka lahan tersebut akan kami usahan untuk itu bisa menjadi tanah milik pemerintah. Sebenarnya filosofi pemakaman itu kembali lagi kepada masyarakat apa ada yang mau menjual tanah atau mewakafkannya. Misalnya ini pak ada tanah saya kalau mau dipake buat pemakaman bisa tapi tolong carikan tanah buat saya dimana untuk gantinya maka akan mempermudah kami,” jelasnya. (Adv)
