Paradase.id – Agus Haris, anggota DPRD Kota Bontang, baru-baru ini menekankan perlunya penanganan serius terhadap masalah banjir, pengangguran, dan kemiskinan. Ia mengatakan, pengelolaan anggaran daerah (APBD) harus lebih fokus pada perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
Dirinya mencatat bahwa masalah banjir di Bontang telah lama diabaikan dan memerlukan tindakan yang lebih intensif. “Kami membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menangani banjir dengan program yang efektif,” ujarnya pada Sabtu (17/8/2024).
Terkait pengangguran, ia mengkritik pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) yang dianggap tidak memadai. “Pemerintah kota perlu mengambil alih BLKI agar program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri lokal,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Bontang memiliki sekitar 50 perusahaan yang memerlukan tenaga kerja baru setiap tahun. Menurutnya, pengelolaan BLKI oleh pemerintah kota akan memungkinkan penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dia juga mengusulkan sertifikasi keterampilan khusus sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dia percaya bahwa komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan perusahaan lokal akan mendukung program pelatihan yang lebih efektif.
“Ada banyak perusahaan di Bontang, otomatis setiap tahun butuh pekerja baru. Jadi pengangguran berkurang,” katanya.
Haris menutup pernyataannya dengan harapan agar langkah-langkah tersebut dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan pasar kerja dan memajukan kesejahteraan masyarakat Bontang. (adv)
Penulis: M. Safril
