Paradase.id – Seringnya terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Bontang, turut mendapat atensi dari DPRD Bontang. Menindaklanjuti keluhan itu, Komisi II DPRD Bontang memanggil sejumlah pihak terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Antara lain PT Pertamina, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN), Polres Bontang, Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, serta perwakilan para sopir truk.
Nursalam, anggota Komisi II menyampaikan, meski kuota BBM solar bersubsidi dari PT Pertamina tercatat sudah cukup, namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Dari dulu itu kan pertamina mengklaim bahwa stok BBM bersubsidi jenis solar ini stoknya aman. Maka dari ini harus dicari akar permasalahannya. Benang kusutnya dimana ?,” ucapnya saat memimpin rapat bersama di Ruang Rapat Kantor DPRD Bontang, Senin (4/12/2023).
Menjawab hal tersebut, Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Irfan menyebut, jika kuota solar di Bontang mencapai 40-48 kiloliter per hari. Jumlah itu sudah sesuai dengan perhitungan Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Jatah itu untuk enam SPBU yang ada di Bontang termasuk SPBN. Sementara hingga saat ini kuota terbanyak itu di SPBN Tanjung Limau,” jelasnya.
Dampak antrean panjang tersebut, kendaraan khususnya yang berukuran besar, kerap kali menutupi aktivitas di jalan raya, serta mengganggu para pengguna jalan. Untuk itu, Nursalam meminta apparat berwajib, agar membantu menertibkan antrean itu agar tak menimbulkan berbagai permasalahan.
Apalagi di SPBU kilometer 3 Kelurahan Belimbing, aktivitas antrean itu mengganggu para siswa dan guru yang beraktivitas di SMA Negeri 3 Bontang. Ia juga membongkar adanya praktik mengganti plat nomor polisi kendaraan, agar oknum tersebut bisa melakukan pengisian berulang kali. (adv/dprdbontang)
