Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Santap MBG, Ketua DPRD Bontang Minta SPPG Buka Pintu Komunikasi

Paradase.id – Kasus sejumlah siswa di Kota Bontang yang harus menjalani perawatan medis usai mengonsumsi hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian serius dari jajaran legislatif. Peristiwa ini dinilai harus menjadi momentum evaluasi total bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta para mitra penyedia untuk merestrukturisasi sistem kerja sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama jajaran legislatif telah mengambil langkah cepat untuk mengusut dan mengawasi jalannya rantai pasok program nasional tersebut. Menurutnya, pembenahan tidak boleh berhenti pada aspek rasa atau kecukupan gizi makanan semata, melainkan mencakup kebersihan dapur produksi, kelaikan sarana transportasi pengangkut, hingga tata cara penyajian di lingkungan sekolah.

DPRD bersama Pemkot Bontang berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala guna memastikan seluruh tahapan pengolahan hingga pengiriman makanan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.

“Pengawasan ini wajib dilakukan dari hulu ke hilir. Bukan cuma soal menu makanannya, tetapi tingkat higiene dapur, pola transportasi pengiriman ke sekolah, sampai bagaimana proses penyajiannya di meja siswa. Hal-hal teknis ini yang akan kami pantau secara berkala melalui sidak,” ujar Andi Faiz saat memberikan keterangan pada Sabtu (15/8/2026).

Selain menyoroti kesiapan teknis di lapangan, politisi Partai Golkar ini mengritik pola komunikasi mitra SPPG yang terkesan defensif saat menerima masukan atau keluhan dari pihak sekolah maupun orang tua murid. Sikap terutup tersebut dinilai justru memperkeruh suasana dan memicu kepanikan yang lebih besar di tengah masyarakat.

Pria yang akrab disapa Bang Faiz ini memahami bahwa kehati-hatian pihak mitra kemungkinan dipicu oleh ketatnya keterikatan aturan dalam klausul kontrak kerja sama dengan SPPG maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Kendati demikian, pertimbangan administratif tidak boleh membatasi hak informasi para orang tua siswa yang membutuhkan kepastian mengenai keselamatan dan kesehatan anak-anak mereka.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memetik pelajaran berharga dari insiden ini demi melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh di Kota Bontang. Kunci utama untuk mengurai kekhawatiran wali murid terletak pada iktikad baik pengelola program dalam menyampaikan informasi secara jujur dan akuntabel.

“Satu-satunya jalan untuk memulihkan keresahan dan keraguan publik adalah dengan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Pintu dialog harus dibuka lebar oleh para mitra SPPG agar para orang tua kembali merasa tenang dan percaya bahwa keamanan pangan anak-anak mereka benar-benar terjamin,” tegas Andi Faiz mengakhiri imbauannya. (Adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *