Paradase.id -Proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang kembali mendapat catatan kritis dari jajaran legislatif. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mendesak tim penyusun dari pemerintah daerah untuk selalu menyajikan peta digital utuh dan berbasis sistem dalam setiap sesi pemaparan materi.
Langkah ini dinilai amat krusial agar jajaran Pansus tidak sekadar bergelut dengan tekstual pasal, melainkan sanggup menakar kesesuaian draf aturan dengan kondisi riil tata ruang di lapangan.
Desakan tersebut disuarakan Joni di tengah pembahasan ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air (SDA) yang digelar di Ruang Rapat DPMPTSP Bontang, Selasa (28/7/2026). Ia menyayangkan tampilan visual yang disodorkan tim penyusun selama ini masih cenderung parsial dan hanya menyoroti titik-titik lokasi tertentu semata.
“Kami ingin setiap kali masuk pembahasan suatu jaringan, tampilannya juga memperlihatkan keseluruhan sistemnya. Jangan hanya titik lokasinya, tetapi bagaimana alurnya, apa saja yang terhubung, hingga rencana pengembangannya, supaya pembahasannya lebih mudah dipahami,” ujar Joni.
Menurutnya, ketiadaan visualisasi alur jaringan komprehensif membuat DPRD kesulitan membaca gambaran besar keterhubungan antarinfrastruktur. Padahal, khusus untuk sektor sumber daya air, pemetaan yang presisi harus mampu mengintegrasikan alur sungai, badan air, kawasan sempadan, hingga saluran drainase perkotaan.
Integrasi data berbasis peta digital ini menjadi instrumen vital bagi DPRD dalam mengawal perencanaan tata ruang yang adaptif, khususnya dalam merumuskan strategi penanggulangan dan pengendalian banjir secara berkesinambungan di Kota Bontang. Jika dokumen perencanaan hanya mengandalkan potongan data yang terpisah, potensi timbulnya celah atau ketidaksinkronan pembangunan infrastruktur di masa depan akan makin besar. (Adv)