Paradase.id – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor pariwisata, khususnya usaha vila dan akomodasi yang beroperasi di kawasan wisata Bontang Kuala. Langkah ini dinilai penting guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung pembangunan dan pembenahan fasilitas di kawasan andalan tersebut.
Ia menegaskan dengan tegas: objek yang dikenakan pajak adalah kegiatan usaha yang dijalankan, bukan lokasi atau hal lain di luar ketentuan peraturan yang berlaku. Artinya, seluruh usaha yang beroperasi di wilayah hukum Kota Bontang, termasuk di Bontang Kuala, memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi aturan perpajakan daerah.
Rustam juga meluruskan pemahaman umum terkait mekanisme pungutan. “Pajak ini dikenakan pada objek usahanya, dan pembayarannya dibebankan kepada pengunjung atau tamu yang menginap, bukan menjadi beban bagi pemilik usaha,” jelasnya, sesuai ketentuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan yang berlaku .
Kepatuhan dalam membayar pajak memiliki dampak berantai yang positif. Dana yang terkumpul akan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur di kawasan Bontang Kuala, yang saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan. Mulai dari perbaikan jalan, pemeliharaan jembatan, hingga penanganan banjir rob yang kerap mengganggu kenyamanan dan akses kawasan tersebut.
Di tengah tantangan kondisi fiskal daerah, Rustam berharap seluruh pelaku usaha dapat turut serta mendukung kemajuan daerah dengan patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan penerimaan daerah akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat pembangunan yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan juga pelaku usaha sendiri.
“Dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, kawasan wisata akan semakin menarik, jumlah pengunjung bertambah, dan pada akhirnya ekonomi lokal ikut tumbuh bersama,” pungkasnya. (Adv)