Paradase.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menggelar Rapat Kerja Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (17/6/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam, dihadiri Wakil Wali Kota Agus Haris, unsur Forkopimda, jajaran pemkot, pimpinan OPD, serta seluruh perwakilan fraksi DPRD. Dalam kesempatan ini, setiap fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih, sekaligus menyampaikan catatan dan arahan perbaikan guna pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depannya.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mencatat penurunan angka kemiskinan. Pengelolaan keuangan yang dinilai telah berjalan transparan, akuntabel, dan efektif diminta untuk terus dipertahankan, disertai peningkatan kualitas layanan publik serta daya saing daerah yang tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mendesak peningkatan inovasi dan penggalian potensi sumber PAD baru guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan provinsi. Fraksi ini juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD agar manfaat yang diperoleh sebanding dengan modal yang disertakan. Selain itu, Gerindra menyoroti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen dan meminta percepatan serapan anggaran di seluruh satuan kerja, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan administrasi agar pengawasan penerimaan lebih ketat.
Fraksi PKB memberikan apresiasi atas kenaikan total aset daerah yang menyentuh angka Rp6,9 triliun, serta penurunan kewajiban jangka pendek yang menandakan kondisi keuangan yang semakin sehat. Meski demikian, fraksi ini mengingatkan agar saldo kas akhir sebesar Rp178 miliar dikelola secara tepat sasaran untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PKS bersama NasDem menekankan bahwa seluruh alokasi anggaran harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Prioritas pembangunan diminta lebih difokuskan pada penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaring pengaman sosial masyarakat.
Adapun Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) mencatat realisasi pajak daerah baru mencapai 95,19 persen, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terkait regulasi, kapasitas pengelolaan, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi penerimaan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak juga dinilai perlu diperkuat agar lebih akurat dan transparan. Di sisi lain, capaian penerimaan lain-lain PAD yang sah yang melesat hingga 159,91 persen patut diapresiasi, namun fraksi meminta pemaparan rinci faktor penyebabnya untuk dijadikan acuan strategi pada sektor lain. Fraksi ADB kembali menegaskan perlunya langkah nyata memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset produktif dan kinerja BUMD, mengingat ketergantungan terhadap dana transfer yang masih cukup tinggi.
Melalui rapat ini, DPRD berharap seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pembahasan Raperda, sehingga pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel, transparan, dan maksimal manfaatnya bagi seluruh warga Bontang. (Adv)