Paradase.id – Fraksi Golkar bersama Nasdem DPRD Bontang menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024. Pandangan ini disampaikan oleh sekretaris fraksi, Faisal, dalam rapat yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu pagi (3/8/2024).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar-Nasdem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bontang atas peningkatan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Namun, fraksi ini juga mengingatkan pentingnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam setiap program yang dijalankan.
“Kami meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing,” tegas Faisal.
Fraksi Golkar-Nasdem juga menekankan agar dalam APBD Perubahan 2024, pemerintah kota memprioritaskan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga Bontang.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti sejumlah permasalahan di Kelurahan Loktuan. Mereka meminta Pemkot Bontang untuk menganggarkan biaya pemindahan tiang pancang di belakang bekas kantor lama uji kir, yang telah tidak terpakai selama 20 tahun, ke Bontang Lestari. Lahan tersebut diusulkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi parkir sementara guna mengurangi kemacetan yang terjadi akibat meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Loktuan.
“Kami juga mendesak agar masalah lahan pasar lama Citra Mas Loktuan segera diselesaikan dan menjadi aset milik Pemkot Bontang. Selain itu, masalah ganti rugi untuk 19 rumah di Pelabuhan Loktuan yang belum terselesaikan juga harus segera dituntaskan,” ujar Faisal dalam penutupannya. (ADV/DPRDBontang)
