PARADASE.id – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan atau sembako hingga biaya sekolah menuai kritik dari sejumlah kalangan. Kritik itu datang dari Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam.
Andi Faiz mengatakan, penerapan PPN ke sembako yang rencananya menyasar beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi dianggap tidak masuk akal.
Politisi Golkar itu menyebut, sembako harusnya diberi relaksasi di tengah ekonomi yang menurun saat ini. Pun dengan mengenakan pajak ke bahan pokok akan lebih menambah beban masyarakat Indonesia. Mengingat, sembako merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Diapun menegaskan, menolak rencana tersebut dan meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan lebih lanjut.
“Meskipun masih draft, tapi saya menolak rencana tersebut dan meminta agar tidak dilanjutkan lagi,” ujar Andi Faiz saat ditemui di kantornya, Selasa (15/06/2021) siang.
Sejalan dengan PPN Pendidikan, Andi Faiz Menilai bila pendidikan adalah hal mendasar setiap warga negara yang harusnya didukung oleh pemerintah.
Jika pun akhirnya rencana tersebut terealisasi, biaya pendidikan dikatakan akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dianggap sangat memberatkan warga, terlebih ekonomi yang masih belum pulih di masa pandemi sekarang ini.
“Hal ini sangat memberatkan, bisa menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah nantinya,” pungkasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menolak keras rencana tersebut. Mencuatnya rencana tersebut dikatakan sebagai kebingungan pemerintah mencari sumber pendapatan.
“Rencana ini menunjukkan kebingungan pemerintah pusat. Sayangnya yang jadi korban adalah rakyatnya,” ujarnya. (Adv)
