Paradase.id – Sejumlah warga yang bermukim di sekitar bufferzone PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang diwakili Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) mengadu ke DPRD Bontang. Mereka mengadu, lantaran PKT diduga tidak memberdayakan masyarakat di sekitar bufferzone-nya, terutama dalam hal perekrutan tenaga kerja. Selain itu, PKT dinilai tidak transparan terkait ketenagakerjaan.
Hal ini terungkap kala Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Pengar Penapat (RDP) bersama sejumlah pihak. Di antaranya, kelurahan, kecamatan, IPLB, dan PKT— kendati mereka mangkir dalam rapat ini.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bontang Abdul Haris mengatakan, rekrutmen tenaga kerja PKT atau anak-anak perusahaanya mestinya memprioritaskan warga buffer zone. Sebab warga bufferzone yang bersinggungan langsung dengang perusahaan, pun menerima dampak langsung dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan pupuk tersebut.
Namun yang juga digarisbawahi Abdul Haris, perekrutan juga harus dilandaskan pada kualifikasi dan keterampilan. Melihat kondisi pekerja dan IPM Bontang, maka sejatinya warga Bontang bukanlah tidak berpendidikan dan memiliki skill. Mereka punya hanya saja kesempatan untuk masuk ke perusahaan yang tidak dimiliki warga, kata Abdul Haris.
‘’Makanya saya mendorong agar perusahaan transparan dong dalam melakukan rekrutmen. Kami butuh tahu seberapa banyak karyawan yang berasal dari putra daerah atau bahkan kawasan buffer zone yang diterima setiap pembukaan lowongan,” ujarnya, Senin (20/11/2023).
Poltiikus PKB itu pun mendesak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang untuk mendata anak perusahaan dan kontraktor dibawah naungan PKT. Tidak adanya transaparansi dalam perekrutmen tenaga kerja di lingkup PKT yang menyulitkan pendataan mengenai identitas asal karyawan yang diterima.
‘’Ya kami tidak bisa bahas persoalan ini, PKT saja tidak hadir. Mau tidak mau kami harus lakukan pemanggilan dan jadwal ualng,’’ tegasnya.
Dirinya meminta kepada perwakilan perusahaan yang hadir untuk mengutamakan warga Loktuan dan Guntung yang merupakan warga buffer zone. Karena dekat dengan pabrik, tentu masyarakat sekitar yang paling banyak menerima dampak dari berdirinya pabrik tersebut.(adv/dprdbontang)
