Paradase.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk cermat merespons seluruh catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan agar setiap tindak lanjut dari laporan tersebut diinformasikan kembali kepada legislatif demi menjaga prinsip transparansi.
Anggota Banggar DPRD Bontang, Rustam, menyampaikan hal tersebut ketika membacakan hasil evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Ia menekankan bahwa pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan alasan untuk membiarkan catatan pemeriksaan BPK begitu saja.
Rustam menyebutkan bahwa apresiasi layak diberikan atas raihan WTP, namun kepatuhan terhadap saran dan perbaikan BPK tetap menjadi hal mendasar. Pelaporan penyelesaian temuan kepada DPRD diperlukan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal.
Di samping persoalan laporan keuangan, Banggar DPRD Bontang juga menyoroti kelemahan pada sektor pembangunan infrastruktur fisik, terutama dalam aspek perencanaan serta pengawasan di lapangan.
Upaya meminimalisasi keterlambatan pengerjaan dan menjaga standar mutu proyek dinilai sangat bergantung pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu, Pemkot Bontang diminta memaksimalkan peran konsultan perencana dan pengawas demi mencegah munculnya permasalahan teknis seperti kekurangan volume pengerjaan atau kelebihan pembayaran.
Beberapa poin tambahan yang turut disuarakan oleh Banggar DPRD Bontang mencakup Optimalisasi Pendapatan Daerah, yakni Mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi para pelaku usaha dan masyarakat guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga Pengawasan Dana Hibah, yakni Mengingatkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) untuk memperketat pendampingan pengalokasian dana hibah kepada KONI Bontang agar tepat sasaran serta tertib administrasi.
Legislatif memastikan dukungan terhadap jajaran pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program strategis, selama pelaksanaan seluruh agenda pembangunan tersebut berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kota Bontang. (Adv)