Paradase.id – Pemerintah Kota Bontang didesak untuk segera mempercepat digitalisasi layanan serta sistem pengelolaan pendapatan daerah. Langkah ini dinilai krusial guna menutup celah kebocoran dan memastikan seluruh potensi penerimaan masuk secara utuh ke kas daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menegaskan sistem pengelolaan yang masih berjalan secara manual membawa risiko besar hilangnya pendapatan yang seharusnya menjadi hak daerah. Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci utama meningkatkan transparansi sekaligus efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dunia saat ini sudah serba genggaman. Anak-anak kecil saja sudah terbiasa melakukan pembayaran lewat jalur digital,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Rustam mencontohkan, kini banyak anak yang sudah akrab menggunakan dompet digital seperti GoPay maupun DANA dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, seluruh layanan dan transaksi penerimaan daerah seharusnya sudah berbasis aplikasi dan terhubung dalam satu sistem terpadu.
“Selama masih mengandalkan cara manual, saya yakin masih banyak potensi pendapatan yang lolos. Lewat sistem digital, setiap transaksi terekam jelas, lebih terbuka, dan mudah diawasi pihak mana pun,” jelasnya.
Dalam pembahasan capaian pendapatan daerah, Rustam juga menyoroti laporan realisasi yang terlihat tinggi secara persentase—bahkan ada yang menyentuh angka 100 hingga 200 persen. Namun, ia mengingatkan capaian tersebut tidak boleh dilihat sekadar dari angka persentase.
“Secara laporan memang terlihat bagus. Akan tetapi, jika target awal yang ditetapkan memang rendah, angka tersebut belum tentu menggambarkan kinerja yang maksimal,” tegasnya.
Rustam meyakini masih banyak potensi pendapatan yang belum tergali sepenuhnya akibat sistem yang belum sepenuhnya digital dan terintegrasi. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sering mengabaikan nominal kecil saat bertransaksi tunai pun berpotensi menjadi celah kebocoran jika pencatatan tidak berjalan otomatis.
“Dengan sistem digital, setiap rupiah tercatat secara otomatis. Tidak ada lagi ruang bagi hilangnya pendapatan daerah,” pungkasnya. (Adv)