Paradase.id – Kebiasaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang baru banyak berjalan dan dicairkan menjelang akhir tahun dinilai merugikan perekonomian warga, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pola ini membuat aliran dana tidak berjalan seimbang sepanjang tahun.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengemukakan keterlambatan penyaluran anggaran membuat roda ekonomi daerah berjalan lambat di awal hingga pertengahan tahun. Akibatnya, banyak pelaku usaha kehilangan peluang berdagang atau bahkan terhenti operasionalnya karena pembayaran pesanan pemerintah tertunda lama.
“Idealnya pelaksanaan APBD berjalan merata dari Januari hingga Desember. Selama ini aliran dana baru banyak terasa mulai bulan ke-10 saat proyek dikerjakan bertumpuk,” ujarnya saat berbicara kepada pers.
Ia mencontohkan keterlambatan dimulai dari proses pemilihan penyedia jasa yang baru berlangsung sekitar bulan April, pelaksanaan pekerjaan baru dimulai pertengahan tahun, hingga pembayaran yang baru dilakukan menjelang tutup tahun. Keterlambatan ini langsung memengaruhi daya beli warga dan kelancaran arus uang di daerah.
“Banyak UMKM kesulitan bertahan karena pembayaran tertunda berbulan-bulan. Kami menginginkan anggaran berputar berkelanjutan sepanjang tahun,” tambahnya.
Menurut anggota fraksi Partai Golkar ini, APBD tidak sekadar urusan administrasi keuangan, melainkan instrumen utama penggerak ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah menyusun jadwal pelaksanaan anggaran yang lebih teratur dan merata sejak awal tahun. Langkah ini juga sejalan dengan petunjuk pemerintah pusat agar anggaran daerah memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pengaturan anggaran harus disusun sedemikian rupa agar memberikan dampak berantai positif bagi ekonomi warga, terutama pelaku UMKM,” tegasnya.
Selain masalah waktu pelaksanaan, Komisi B juga mencatat tingkat penyerapan anggaran hingga saat ini belum berjalan optimal. Meski begitu, Rustam menekankan keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari seberapa besar persentase dana terpakai, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.
Ia juga menyoroti beban ekonomi masyarakat yang makin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, sementara pendapatan belum berubah. Kondisi ini menuntut peran APBD yang lebih besar sebagai penyangga ekonomi warga.
“Pendapatan tidak bertambah, namun biaya hidup terus naik. Semua pihak harus memikirkan bersama bagaimana anggaran daerah bisa menjadi tumpuan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)